Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah juga menyoroti potensi IKN jadi proyek mangkrak di masa depan. Ia menilai pemindahan ibu kota baruu terkesan ngoyo jelang tiga tahun terakhir jabatan Jokowi.
Padahal, pemindahan ibu kota baru boleh dibilang mega proyek. Tidak bisa main-main. Setidaknya, butuh waktu 5 tahun dengan perencanaan saat ini.
"Kekhawatirannya ya mangkrak, karena ini masalahnya Presiden Jokowi tinggal 3 tahun, nanti kalau presiden selanjutnya tidak punya visi sama, bisa saja istilahnya ditinggalkan, potensi ke sana," imbuh dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apalagi, sekadar meresmikan saja tidak jadi jaminan proyek bakal dilanjutkan oleh penguasa selanjutnya. Tengok saja, proyek Jembatan Selat Sunda yang mangkrak usai kepemimpinan beralih dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Jokowi. Hal yang sama ia khawatirkan menimpa IKN.
PR utamanya, menyelesaikan pembangunan IKN yang bakal dibebankan ke pemerintahan selanjutnya. PR selanjutnya, ia meragukan kesiapan Kalimantan Timur untuk menjadi IKN. Pasalnya wajah ibu kota baru masih diwarnai sengketa tanah, mati lampu (blackout), hingga banjir.
Bukan hanya itu, Trubus juga meragukan kesiapan pemerintah memindahkan kementerian dan lembaga, baik dari pembangunan fisiknya hingga pemindahan PNS atau sumber daya manusia nantinya.
Ia pun menyoroti peran Otorita IKN yang bakal ditunjuk langsung oleh presiden. Ia mengingatkan agar tidak muncul konflik baru dengan pemda setempat. Sebab, dia melihat ada tumpang tindih kepemimpinan antara Otorita IKN dan Pemerintah Kalimantan Timur.
"Bagaimana dengan Kaltimnya sendiri? Itu kan seperti provinsi dalam provinsi," katanya mempertanyakan.
Memang Trubus menyebut pembangunan IKN tak seluruhnya buruk dan pemerintah juga harus punya keberanian untuk membangun kota kedua di luar DKI. Namun, lagi-lagi ia ragu IKN tepat dibangun di Kalimantan karena jaraknya yang terlalu jauh.
"Masalah keberlangsungannya ada jaminan enggak? Kalau enggak ya cuma jadi proyek jangka pendek toh, kalau hanya memindahkan permasalahan yang ada di Jakarta kan di sana muncul masalah baru lagi," tandasnya.
(bir)