Bappenas memastikan pemindahan ibu kota baru atau IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) akan memperhatikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Begitu pula, dengan pengembangan masyarakatnya.
"Dalam pemindahan ibu kota, kita tidak berpindah di ruang hampa, ruang kosong. Di Kalimantan Timur sudah ada saudara kita yang tinggal," ujar Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Velix Vernando Wanggai dalam keterangan resmi, Kamis (23/12).
Velix mengatakan hal ini dilakukan karena pemerintah ingin pemindahan ibu kota negara menjadi salah satu program pembangunan yang berdampak inklusif bagi masyarakat. Selain itu, program ini diharapkan tidak hanya bisa membangun kawasan secara fisik, tapi juga membangun sumber daya manusianya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat Juga : |
"Kita mengembangkan IKN menjadi kota dunia untuk semua, karena kita mengantisipasi pengembangan dunia yang sangat cepat dari sisi budaya," ucapnya.
Ia menuturkan saat ini kementerian sudah menyiapkan kajian pembangunan ibu kota negara dari berbagai aspek. Mulai dari aspek perencanaan sosial, ekonomi, hingga ekologi.
Pada aspek ekonomi, pemerintah turut membangun kajian ekonomi hijau untuk digunakan dalam pembangunan kawasan. Kajian ini tak hanya dirumuskan oleh pemerintah saja, tapi juga mempertimbangkan masukan dari semua pihak, seperti akademisi.
"Kita akan membuat social planning sebelum perencanaan ekonomi dan fisik," imbuhnya.
Lebih lanjut, berbagai kajian ini diharapkan turut membuat pembangunan ibu kota negara memberi manfaat bagi daerah di sekitar Kaltim hingga kawasan Indonesia timur. Misalnya, membangun konektivitas.
"Saat ini kami sudah membuat rencana pembangunan enam kluster ekonomi yang berada di kawasan lainnya, seperti Sulawesi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan," tandasnya.