SP BUMN Curiga Rencana Demo Buruh Pertamina Bermotif Politik

Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu curiga bahwa rencana mogok kerja Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) bermuatan politik dari oknum-oknum tertentu. Sebab, ancaman mogok muncul dengan desakan agar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati turun dari jabatannya.

Padahal, menurut Sekretaris Jenderal FSP BUMN Bersatu Tri Sasono, Nicke mampu meningkatkan kinerja Pertamina. Terbukti, setoran Pertamina kepada negara mencapai Rp110,6 triliun pada semester I 2021.

"Selama ini justru Pertamina memiliki kinerja yang sangat bagus dan baik dalam kepemimpinan Direktur Utama Pertamina (Nicke Widyawati). Terlebih di tengah kondisi pandemi seperti saat ini," ucap Tri dalam keterangan resmi, Kamis (24/12).

Sumbangan penerimaan negara, sambung Tri, terdiri dari setoran pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Ia mencatat nilainya naik hampir 10 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

"Jadi sebaiknya FSPPB lebih berpikir ulang dalam melakukan cara cara perjuangannya," ujarnya.

FSP BUMN Bersatu juga menilai rencana mogok kerja dari SP Pertamina ibarat sabotase terhadap kebijakan pemerintah. Pasalnya, pemerintah justru ingin menjamin ketersediaan dan distribusi pasokan bahan bakar minyak (BBM) aman selama libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

[Gambas:Video CNN]

Namun, bila para pekerja Pertamina mogok, maka ketersediaan dan distribusi BBM bisa terganggu. Selain itu, rencana mogok jelas kontraproduktif dengan kewajiban mereka sebagai pekerja.

Di sisi lain, FSP BUMN Bersatu juga menyayangkan sikap FSPPB yang meminta perubahan perjanjian kerja bersama (PKB) dengan ancaman mogok kerja. Sebab, hal ini seharusnya bisa dikomunikasikan secara baik dengan manajemen.

"Apalagi kalau hanya karena persoalan kesejahteraan, pekerja Pertamina selama ini merupakan salah satu perusahaan yang memiliki tingkat kesejahteraan paling bagus," tuturnya.

Untuk itu, FSP BUMN Bersatu meminta FSPPB tidak melakukan mogok kerja yang semula direncanakan akan dilakukan pada 29 Desember 2021 dan 7 Januari 2022.