Kronologi Kisruh Ancaman Mogok Massal Serikat Pekerja Pertamina

Ancaman mogok kerja yang dilayangkan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) kepada manajemen PT Pertamina (Persero) tak bisa dianggap remeh. Pasalnya, hubungan kedua pihak semakin runcing, meski telah mendapatkan mediasi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Dari hasil mediasi tersebut, Kemnaker menyatakan Pertamina dan FSBB sepakat untuk menjajaki komunikasi, termasuk soal pemotongan gaji yang menjadi keberatan serikat pekerja.

"Audiensi tersebut menghasilkan sejumlah titik persoalan di antaranya konsultasi dan komunikasi antar pihak (yang) masih perlu dioptimalkan," kata Direktur Jenderal Perselisihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam pernyataan resmi di Jakarta, Kamis (23/12).

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga bakal mencermati insentif sesuai dengan isi perjanjian kerja bersama (PKB) dan memperkuat persepsi terkait kewenangan masing-masing sesuai ketentuan berlaku.

Sebelumnya, pada 17 Desember 2021 lalu, FSPPB mengancam akan melakukan mogok kerja pada dua waktu yang berbeda, yakni 29 Desember 2021 dan 7 Januari 2022. Aksi tersebut disebut akan dilakukan oleh seluruh pekerja Pertamina.

Pemicunya, karena tidak tercapainya kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di internal perusahaan. Selain itu, serikat pekerja juga menuntut agar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati turun dari jabatannya.

Kepala Bidang Media FSPPB Kapten Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai Nicke tidak memiliki itikad baik untuk membangun hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Namun demikian, Hakeng tak menjelaskan lebih lanjut mengenai masalah hubungan kerja yang tak harmonis dan komunikasi seperti apa yang mendorong serikat pekerja akan melakukan aksi mogok kerja.

Hakeng mengklaim aksi mogok kerja ini merupakan yang pertama dalam sejarah serikat pekerja Pertamina. "Selama ini, bisa di track record kami tak pernah melakukan kegiatan atau aksi-aksi besar di luar kepentingan rakyat ya," terang dia.

Alasan mogok lainnya adalah karena direksi Pertamina memutuskan memotong gaji karyawan di tengah penerapan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah selama pandemi covid-19.

"Tiba-tiba tanpa komunikasi yang baik kepada pekerja internal, direksi mengeluarkan kebijakan potong gaji karena dianggap bekerja dari rumah," ungkap Hakeng kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/12).

Menanggapi hal tersebut, pihak manajemen Pertamina mengatakan kebijakan pemotongan gaji karyawan baru sebatas rencana dan belum diimplementasikan. "Rencana program ini (pemotongan gaji) belum dijalankan dan masih dalam proses mendapatkan masukan dari berbagai pihak," imbuh Fajriyah Usman, VP Corporate Communication Pertamina, Rabu (22/12).

Ia mengatakan rencana pemotongan gaji dibuat dalam rangka adaptasi menyambut momentum pasca pandemi. BUMN migas itu sedang membuat kajian program agile working.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ia mengingatkan manajemen bahwa pengurangan gaji harus dimulai dari direksi. Dengan demikian, kebijakan ini akan merata dirasakan seluruh pekerja, mulai dari jajaran atas sampai bawah.

"Saya sudah sampaikan jika ada pemotongan gaji harus dimulai dari direksi, tidak bisa hanya yang pegawai yang kerja di rumah," tutur Ahok.

[Gambas:Video CNN]