Dapat Banyak Bantuan, Anggaran Vaksin Covid RI Tersisa Rp13 T

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melapor ke Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa anggaran vaksin covid-19 akan hemat sekitar Rp13 triliun sampai akhir tahun ini. Pasalnya, Indonesia mendapat banyak sumbangan vaksin dari berbagai pihak.

"Berita bagusnya buat Ibu Ani adalah sebagian besar kita dapat beli, tapi juga ada bagian yang cukup substansial kita dapatnya donasi. Sehingga kita bisa kurangi anggaran Ibu Sri Mulyani Rp13 triliun, walau pun nanti diminta untuk klaim rumah sakit," ujar Budi Gunadi di acara Jejak Keberhasilan Pemerintah dalam Vaksinasi Covid-19, Selasa (28/12).

Budi mengatakan Sri Mulyani mulanya menganggarkan dana mencapai Rp50 triliun untuk pengadaan vaksin covid-19. Namun, ia memperkirakan dana yang mungkin terserap hanya sekitar Rp30 triliun.

Tetapi rupanya, Indonesia berhasil mendapat banyak sumbangan vaksin. Alhasil, dana yang terpakai kemungkinan cuma Rp17 triliun.

"Kita dari Rp50 triliun, mungkin kita akan spend Rp17 triliun, karena kita dapat banyak sekali vaksin donasi gratis dari Covax, maupun bilateral," terangnya.

Lebih lanjut, Budi memuji kerja sama yang ia dapat dari Sri Mulyani selaku bendahara negara yang terus menjamin ketersediaan anggaran untuk pengadaan vaksin. Begitu pula terhadap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang terus melakukan diplomasi agar Indonesia bisa mendapatkan akses vaksin dari berbagai sumber di dunia.

"Jadi kerja sama dua wanita hebat alumni SMA 3 Semarang kalau aku tidak salah. Yang satu mencarikan vaksin sehingga aku dapat banyak, sehingga kita bisa kurangi anggaran Ibu Sri Mulyani Rp13 triliun," katanya.

Di sisi lain, Sri Mulyani meminta Budi untuk menyelesaikan semua pembayaran tagihan perawatan pasien covid-19 yang muncul pada tahun ini. Ani, sapaan akrabnya, tidak mau pembayaran tagihan dialihkan ke tahun depan karena dananya sudah tersedia pada tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

"Pak Budi sama saya ini sekarang dari 2020 sudah diaudit, semuanya kita bayar dan saya bilang pokoknya tahun ini harus semuanya klaimnya sudah bersih supaya 2022 kita tidak alami klaim yang tertinggal. Kadang-kadang bukan masalah uangnya tapi masalah tata kelolanya," ucap Ani pada kesempatan yang sama.

Ani juga menitip pesan kepada Budi agar menyelesaikan standar tagihan perawatan dari berbagai pasien covid-19. Sebab, ia mengatakan saat ini besaran tagihan perawatan masih berbeda-beda dari satu pasien, satu rumah sakit, dan satu tindakan.

"Namanya standar tidak ada atau belum ada. Nah ini yang jadi PR-nya Pak Budi. Saya bagian urusin duitnya, tapi saya akan membuat rambu-rambunya, silakan Pak Budi memikirkan untuk menciptakan tata kelola dan akuntabilitas yang semakin baik," pungkasnya.