Pembangunan Dibiayai Utang SBSN hingga Rp175 Triliun Sejak 2013

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman menyebut total pembiayaan proyek pembangunan lewat penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) sejak 2013-2022 tembus Rp175,38 triliun.

"Yang digunakan untuk pembangunan 4.713 proyek pada 11 kementerian/lembaga yang tersebar di 34 provinsi Indonesia," ujar Luky pada acara Penandatanganan Prasasti Penanda Aset SBSN, Rabu (5/1).

Ia menuturkan tren pembiayaan di kementerian/lembaga menggunakan SBSN meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan ada perkembangan dalam memanfaatkan SBSN untuk pembangunan infrastruktur.

Dia merincikan alokasi terbesar SBSN digunakan untuk pembiayaan infrastruktur perhubungan, seperti jalan dan jalan tol, jembatan, dan sumber daya air yang totalnya mencapai Rp144 triliun atau sekitar 82 persen dari pembiayaan.

Adapun pelaksana utama dari belanja infrastruktur tersebut adalah Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan.

"Sisanya untuk infrastruktur pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sosial, yang mencapai kurang lebih Rp30 triliun atau 17 persen," bebernya.

Khusus untuk 2021, ia mencatat realisasi pembangunan proyek yang dibiayai oleh SBSN mencapai 85 persen. Namun, karena diberikan tambahan waktu tiga bulan untuk menyelesaikan beberapa proyek tersebut, maka proyek yang dibiayai SBSN pada 2021 diperkirakan mencapai 96 persen.

Dia mencontohkan beberapa proyek strategis yang telah dibiayai oleh SBSN, seperti pembangunan Kereta Api Trans Sulawesi Pare-Pare-Makassar, Trans Sumatra, dan sebagian infrastruktur Trans Kalimantan.

Lalu, Jembatan Youtefa di Papua, Jembatan Pulau Balang di Kalimantan Timur, Bandara APT Pranoto Samarinda, dan pembangunan beberapa madrasah oleh Kementerian Agama.

[Gambas:Video CNN]