Wapres soal Harga Minyak Goreng Mahal: Jangan Cari Keuntungan

CNN Indonesia
Rabu, 05 Jan 2022 19:59 WIB
Wapres Ma'ruf Amin mengimbau pihak-pihak yang memiliki stok minyak goreng untuk tidak memanfaatkan situasi atau mencari keuntungan di tengah lonjakan harga. (Setwapres).
Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin angkat suara mengenai mahalnya harga minyak goreng. Ia meminta pihak-pihak yang memiliki stok minyak goreng untuk tidak memanfaatkan situasi atau mencari keuntungan di tengah lonjakan harga minyak goreng.

"Kepada mereka yang memiliki barang, jangan menggunakan situasi seperti ini untuk kepentingan sepihak, mencari keuntungan semata-mata," ujarnya dalam konferensi pers di Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Rabu (5/1).

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI itu juga berharap pihak yang memiliki stok dapat mengendalikan diri agar tidak menambah kesulitan masyarakat.

Ma'ruf mengaku pemerintah telah melakukan upaya antisipasi untuk menangani kenaikan harga minyak goreng curah. Salah satunya melalui operasi pasar yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Ia juga berharap fenomena kenaikan harga minyak goreng curah hanya sementara karena bertepatan dengan libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 atau Nataru.

"Kami harap kondisinya normal lagi dan akan terus dilakukan langkah untuk pengendalian harga," terang dia.

Sebagai informasi, pemerintah memutuskan untuk menyebar minyak goreng berharga Rp14 ribu per liter ke masyarakat sebanyak 1,2 miliar liter minyak goreng. Kebijakan itu disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Pemerintah mengambil kebijakan untuk menyediakan minyak goreng untuk masyarakat dengan harga Rp14 ribu per liter di tingkat konsumen di seluruh Indonesia," kata Airlangga dalam konferensi pers, Rabu (5/1).

Ia menyatakan penyediaan minyak goreng tersebut akan dilakukan sampai 6 bulan ke depan. Setelah itu, pemerintah akan melakukan evaluasi pada Mei untuk diperpanjang atau tidak.

Airlangga mengatakan penyediaan minyak goreng itu merupakan hasil kerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan anggaran sebesar Rp3,6 triliun.



(mrh/bir)
KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK