PLN Respons Ancaman Pembubaran Anak Usaha: Akan Jalankan Keputusan

PT PLN (Persero) siap membubarkan anak perusahaannya, yaitu PT PLN Batubara, sesuai dengan keputusan pemerintah selaku pemegang saham.

Ungkapan tersebut sebagai respons dari pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan yang memerintahkan agar PLN Batubara segera dibubarkan.

"Terkait entitas anak perusahaan dalam hal ini PLN Batubara, tentunya PLN akan menjalankan keputusan pemerintah selaku pemegang saham," tutur Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN Agung Murdifi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (11/1).

Ia mengatakan sebagai perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh negara, PLN akan melakukan langkah korporasi yang diperlukan sebagai upaya memperbaiki tata kelola batu bara bersama dengan pemerintah dalam rangka membangun ketahanan energi nasional.

"Ini semua kami yakini sebagai bentuk nyata dari upaya penyediaan listrik yang andal dan cukup bagi seluruh masyarakat Indonesia," imbuh Agung.

Sebelumnya, Luhut meminta PT PLN Batubara untuk segera dibubarkan. Alasannya, kinerja anak usaha PLN tersebut dinilai buruk sehingga menyebabkan krisis pasokan batu bara yang menimpa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN hingga berpotensi mengganggu aliran listrik ke 10 juta pelanggan.

"Tidak ada batu bara lewat PLN. PLN Batubara kita minta untuk dibubarin," kata Luhut saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), kemarin.

"Kami juga mengkaji keberadaan PLN Batubara yang merupakan anak usaha PLN. Jangan lagi ini jadi kepanjangan birokrasi yang tidak penting," jelasnya, seperti dikutip dari rekaman suara yang dikirimkan Humas Kementerian BUMN ke CNNIndonesia.com, Kamis (6/1) lalu.

Walau belum mengambil keputusan, namun Erick menyebut ia tak menutup kemungkinan bakal membubarkan PT PLN Batubara atau anak perusahaan PLN lainnya.

"Ini salah satu yang akan kami tinjau apakah perusahaan ini nanti dimerger, ditutup, atau apapun karena tidak mungkin mengambil keputusan mendadak," kata Erick.

Ia menilai pembubaran diperlukan karena ada tumpang tindih antara anak usaha PLN dengan sub holding BUMN energi yang juga ditugaskan menjadi pembangkit listrik.

[Gambas:Video CNN]