Pengamat Energi IEEFA Nilai Transisi Energi Terbarukan di RI Lamban

Energi Finance Analyst IEEFA Erika Hamdi menilai transisi energi terbarukan (EBT) yang dilakukan pemerintah berjalan lamban. Ini terjadi karena beberapa faktor.

Salah satunya, kompleksitas penutupan PLTU. Ia mengatakan kompleksitas terjadi karena penutupan PLTU butuh biaya sangat besar.

"Sudah ada hitungan kasar jika mau mempensiunkan dini setengah dari fleet-nya PLN, itu butuh sekitar US$30 miliar-US$50 miliar. Bukan uang yang kecil, ini berkaitan juga dengan kestabilan sistem." kata Erika di forum diskusi publik Refleksi 2021 Proyeksi Kebijakan Energi Indonesia 2022 Selasa (11/1) yang disiarkan lewat akun Trend Asia.

Di tengah masalah itu, Erika menjelaskan saat ini Indonesia dihadapkan pada utang yang persentasenya sudah di atas 30 persen dari PDB. Indonesia, seperti negara lain di dunia, juga menghadapi pandemi covid-19.

Itu memaksa pemerintah untuk menyalurkan dana APBN untuk kebutuhan yang lebih penting sehingga membuat transisi energi terbarukan menjadi dinomorduakan.

"Bisa tapi tidak cepat karena Indonesia sendiri sebagai negara masih butuh untuk mengeluarkan APBN kita untuk hal-hal yang lebih krusial di mata pemerintah, misalnya kesehatan, pendidikan, keadilan sosial. Dan akhirnya terpaksa harus didulukan daripada melakukan energy transition saat ini." kata Erika

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia siap mengurangi emisi karbon sebesar 41 persen sampai 50 persen.

Hal ini merupakan target terbaru pemerintah untuk berkontribusi dalam menahan laju pemanasan global di bawah 2 derajat celcius.

[Gambas:Video CNN]

Namun, Erika menegaskan bahwa pemerintah masih perlu berkomitmen dalam mempensiunkan PLTU agar Indonesia dapat beralih dari bahan bakar batu bara menuju energi terbarukan.

"Kalau PLN tidak mempensiunkan atau menutup PLTU mereka maka tidak akan ada yang namanya transisi energi karena Renewable Energy tidak akan punya tempat untuk mulai," kata Erika.