Reformasi Struktural Jadi Fokus Kebijakan Fiskal Pemerintah di 2022
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan fokus kebijakan fiskal pemerintah pada 2022 adalah pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
"Arah kebijakan fiskal 2022 tentunya pemulihan ekonomi nomor satu, dan terus kita dorong reformasi struktural. Sektor kesehatan tetap menjadi kolom pertama," katanya dalam acara 'Dinamika Ekonomi Terkini dan Strategi Kebijakan Fiskal', Rabu (12/1).
Demi mewujudkan fokus itu, ia mengatakan kebijakan fiskal akan diarahkan pada beberapa sasaran penting. Pertama, percepatan penganan covid-19 dengan penguatan sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonomi.
Lihat Juga : |
Pada fokus ini, pemerintah akan menggencarkan vaksinasi, protokol kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit darurat, tenaga kesehatan dan juga obat-obatan.
Kedua, menjaga ketahanan, kelangsungan dan mempercepat pemulihan ekonomi melalui program perlindungan sosial (perlinsos), dukungan kepada dunia usaha dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan memberikan program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu pra kerja, bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD), subsidi bunga KUR, dan insentif dunia usaha.
Ketiga, menjaga momentum reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi melalui sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas, sistem kesehatan yang handal, perlinsos yang adaptif dan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.
Keempat, mereformasi fiskal supaya lebih komprehensif dengan melakukan reformasi perpajakan, menggunakan belanja negara yang lebih baik (zero based budgeting), cadangan untuk antisipasi ketidakpastian, inovasi pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Sovereign Wealth Funds (SWF), Special Mission Vehicle (SMV), dan pengendalian utang.
Kelima, menjaga pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 tetap berjalan optimal sebagai fondasi konsolidasi fiskal di tahun 2023 yakni dengan reformasi struktural yang harus optimal, reformasi fiskal harus berhasil, dan menjadi komitmen bersama di seluruh kementerian/lembaga.
(mrh/agt)