Erick Thohir Dorong Revisi UU Keuangan dan UU Dana Pensiun

Menteri BUMN Erick Thohir mendorong revisi UU sektor keuangan dan UU Dana Pensiun. Alasannya, agar payung hukum sektor keuangan dan dana pensiun bisa menjamin keamanan dana nasabah.

"Kami dari kementerian BUMN sekarang mendorong perbaikan UU Keuangan, di mana untuk asuransi kalau bisa disamakan dengan UU Perbankan, supaya jelas. Di asuransi kalau menipu ya dihukum seperti perbankan," terang Erick saat berbicara di kuliah umum Unika Atmajaya yang bertema "Efektivitas Penanganan Hukum & Ekonomi Dalam Kasus Mega Korupsi" Rabu (26/1).

Selain UU Keuangan, Erick juga mendorong perbaikan UU Dana Pensiun. Hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong perbaikan UU Keuangan dan UU Dana Pensiun.

"Saya yakini kasus Jiwasraya dan kasus Asabri, ini baru dua kasus yang terungkap, saya yakin banyak kasus-kasus lain yang belum terbuka, karena tadi, loophole masih terlalu besar. Seperti tadi mengenai asuransi dana pensiun," imbuh Erick.

Sebagai informasi, Erick Thohir juga pernah menyarankan revisi pada UU BUMN terkait mekanisme restrukturisasi dan penutupan BUMN. Ia menyebutkan bahwa aturan saat ini membuat aksi korporasi BUMN sangat lambat. Untuk merestrukturisasi utang saja dibutuhkan waktu 9 bulan.

Selain itu, Erick menyebut revisi UU terkait akan mengatur tanggung jawab eks direksi BUMN. Menurut dia, banyak permasalahan BUMN yang disebabkan oleh direksi yang sudah-sudah dan tidak ada pertanggungjawaban usai selesai menjabat.

[Gambas:Video CNN]