Salah Kaprah Diskon Pajak Rumah dan PPnBM Mobil

Menurut Faisal, desain kebijakan pemerintah tak mesti melihat sektor mana saja yang mampu memberikan tambahan konsumsi atau pertumbuhan ekonomi, melainkan yang mampu menargetkan masyarakat terbawah dan mereka yang paling membutuhkan.

Ia mengusulkan kebijakan yang diperpanjang bukan diskon PPN rumah atau PPnBM mobil, tapi bantuan tunai kepada pelaku UMKM lewat Bantuan Presiden (Banpres)/BPUM yang diberhentikan tahun lalu.

Faisal menilai realisasi kredit usaha rakyat (KUR) tak mencerminkan keadaan lapangan sebenarnya karena banyak pelaku UMKM yang tidak bisa memenuhi persyaratan agunan atau unbankable. Karena itu, tak tersalurkannya KUR tak dapat diartikan UMKM tak butuh bantuan modal usaha.

Dia memproyeksikan bantuan kepada UMKM lah yang akan paling banyak menciptakan efek domino, karena mereka jumlahnya paling banyak dan mempekerjakan sekitar 60 persen total tenaga kerja RI.

Memang, ia mengakui kebijakan yang menyasar wong cilik paling sulit diimplementasikan karena terhambat data. Namun, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pemerintah emoh membantu masyarakat kecil.

"Jumlahnya mayoritas, kalau insentif banyak diguyur ke mereka, pemulihan jadi lebih inklusif, cepat, kuat, dan sustainable. Sedangkan insentif mobil sekali beli setelah insentif diberhentikan penjualan bisa turun lagi," jelasnya.

Ekonom Indef Eko Listiyanto juga mengatakan masih lebih banyak sektor atau kelompok lain yang lebih membutuhkan insentif dibandingkan properti atau otomotif yang selama ini acap mendapat uluran tangan.

Misalnya, sektor pertanian yang kala pertumbuhan sektor lain negatif acap dielu-elukan tangguh tapi saat ekonomi tumbuh positif, pertanian malah stagnan. Di sektor ini pula di mana kebanyakan masyarakat miskin menggantungkan nasibnya.

Selain itu, ia juga menilai industri padat karya secara umum juga perlu mendapat perhatian. Belum lagi ada sektor jasa keuangan yang tumbuh negatif pada kuartal IV 2021 lalu. Juga ada pariwisata yang masih terseok-seok. "Properti oke punya dampak ikutan ke tenaga kerja, tapi rata-rata ini menstimulasi pengusahanya," imbuh dia.

Karenanya, Eko mengingatkan pemerintah untuk tak terus mendengarkan pengusaha dari sektor tertentu yang tak puas dan terus merengek minta insentif. Ia menilai pemerintah tidak bisa terus mengikuti pola kebijakan yang sama hanya karena kemudahannya saja.

Terlebih, kebijakan PPnBM kendaraan bermotor kontradiktif dengan pernyataan pemerintah di forum G20 soal green ekonomi saat pemerintah masih memberi insentif kendaraan energi fossil.

"Lucu juga di forum internasional selalu bilang akan lebih hijau, tapi kenyataannya PPnBM terus digeber untuk kendaraan fossil, ini yang tidak tepat," tutupnya.