Petani Lereng Gunung Dempo: Memanen Sayur, Menanam Kopi di Tanah Kibuk

Hutan Konservasi dan Karbon

Ancaman eksternal terhadap lingkungan yang muncul di kawasan HKm Kibuk dan sekitarnya yakni masih adanya perambahan yang dilakukan masyarakat lokal maupun pendatang, khususnya Lahat.

Perambah membuka lahan baru kawasan berstatus hutan lindung berpotensi merusak kondisi lahan dan sumber air yang sangat dibutuhkan karena tanpa perencanaan.

Oleh karena itu Lembaga Pengelola HKm Kibuk menetapkan lahan seluas 200 hektare sebagai kawasan konservasi. Selain menjaga hutan yang saat ini belum rusak, masyarakat HKm pun melakukan upaya konservasi di lahan hutan dengan kerapatan pohon rendah, kawasan semak belukar, dan hutan bekas terbakar.

Tanaman kayu sabun dan kayu ara akan ditanam sebanyak 10 ribu batang per seratus hektare.

Lihat Juga : Ekonom Minta G20 Dorong Negara Maju Sumbang US$100 M untuk Iklim

Masyarakat HKm Kibuk mendapatkan SK Perhutanan Sosial ini untuk 35 tahun sejak 2018 yang akan dievaluasi per lima tahun sekali. Dalam lima tahun pertama, masyarakat menanam masing-masing tiga ribu batang kayu ara dan sabun per 30 hektare di zona konservasi. Untuk tahun kelima hingga 10, penanaman kayu sabun dan ara sebanyak dua ribu batang per 20 hektare.

"Selain tanaman unggulan itu, masyarakat juga akan memprioritaskan tanaman khas kayu kehutanan seperti ceri dan mahoni untuk zona konservasi sebagai vegetasi tanaman di lahan seluas 100 hektare. Itu akan mengembalikan fungsi hutan yang rusak," ujar Rusi.

Karena lahan konservasi tersebut tidak boleh dijadikan ladang berkebun, HKm Kibuk membuat rencana pemanfaatan jasa lingkungan dengan konsep penyerapan karbon dan ekowisata agar dapat menambah nilai ekonomi hutan bagi masyarakat.

Wilayah serapan karbon akan ditetapkan seluas 14 hektare di zona konservasi, sementara wilayah ekowisata akan diterapkan di kawasan seluas 25 hektare.

Ekowisata hingga Cegah Penebangan Liar

Zona ekowisata akan menawarkan objek wisata panorama, hiking, dan agrowisata jeruk yang ditanam oleh para petani. Sementara wilayah serapan karbon dikembangkan untuk memperkenalkan Hutan Lindung Bukit Dingin, Kota Pagaralam. Zona ekowisata pun dikembangkan untuk mencegah adanya aktivitas perusakan seperti penebangan liar, karhutla, dan konversi lahan.

Hanya saja, Rusi mengungkapkan, saat ini masyarakat kesulitan untuk mengembankan kawasan tersebut karena akses jalan yang masih sulit. Saat ini, di kawasan HKm Kibuk terdapat jalan setapak yang dulu pernah dibangun oleh VOC pada zaman kolonial. Bila pemerintah dapat membantu masyarakat dalam membangun akses jalan tersebut, rencana tersebut akan bisa segera terlaksana.

Selain itu, pihaknya pun membutuhkan pelatihan agar bisa meningkatkan kualitas SDM para petani dalam mengembangkan hasil perkebunan wanatani dan rencana kawasan ekowisata.

"Kalau sekarang mengandalkan uang masyarakat dan bantuan dari lembaga nonprofit, ibaratnya kita naik motor baru di gigi satu, mau naik ke gigi dua, sudah mau ngegas, balik lagi ke gigi satu. Tapi nanti kalau pemerintah sudah bantu, setidaknya sudah masuk ke gigi tiga," ujar Rusi.

Lihat Juga : KLHK Klaim Karhutla di Wilayah Konservasi Turun Pada 2021

Perkumpulan Hutan Kita Institute (HaKI) sebagai pendamping HKm Kibuk akan membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi wanatani yang sudah berjalan dan ekowisata yang masih rencana tersebut.

Pendamping Perhutanan Sosial dari HaKI, Bejo Dewangga mengatakan, pihaknya membantu petani dalam pengembangan komoditas kopi arabika yang berpotensi bernilai ekonomi tinggi.

Selain penanaman, HaKI pun akan membantu masyarakat dalam memproses buah kopi menjadi biji, sistem panen petik merah, hingga kopi disangrai dan dikemas.

Saat ini, Kelurahan Agung Lawangan pun telah mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR dalam membangun Rumah Tani yang sepaket dengan alat dan mesin untuk mengolah kopi.

"Dengan pelatihan yang tepat, petani bukan hanya bisa memanen kopi. Namun nantinya memproses langsung kopi menjadi biji, menyangrai, dan dikemas. Sehingga kopi langsung bisa dijual langsung ke konsumen," tegas Bejo.