Permintaan Tinggi, Pertamina Amankan Stok dan Distribusi Solar Subsidi

PT Pertamina (Persero) menegaskan untuk mengupayakan penyaluran BBM Solar Subsidi (biosolar) agar terus berjalan lancar dan tepat sasaran, termasuk di tengah permintaan yang meningkat belakangan ini.

Tak hanya soal penyaluran, stok ketersediaan biosolar saat ini pun dipastikan dalam kondisi aman. Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan, pihaknya telah mengadakan penambahan pasokan di SPBU meski melebihi kuota yang ditetapkan, demi kelancaran distribusi ke masyarakat. Hingga Februari 2022, penyaluran solar subsidi telah dipenuhi dengan kenaikan sekitar 10 persen.

"Pertamina dan pemerintah bersepakat untuk dilakukannya relaksasi penyaluran kuota, khususnya untuk daerah yang sudah over kuota sehingga dilakukan upaya normalisasi dengan penambahan pasokan solar subsidi sesuai permintaan (demand) di wilayah yang mengalami antrean," kata Nicke.

Nicke menyebut, saat ini pasokan nasional untuk solar adalah sebanyak lebih dari 1,9 juta kilo liter per hari atau mencakup kebutuhan untuk 23 hari. Dia menegaskan akan terus menjaga, bahkan meningkatkan angka tersebut melalui proses bisnis Pertamina, mulai dari produksi minyak mentah di hulu, pengolahan BBM di kilang-kilang Pertamina, sampai memastikan kelancaran dan keamanan distribusi secara nasional.

Distribusi produk BBM itu sendiri dilakukan Pertamina baik melalui darat, laut dan udara. Sebanyak 95 kapal yang dioperasikan melalui Pertamina International Shipping didedikasikan untuk mendistribusikan produk Pertamina ke seluruh Indonesia. Selain itu, Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga juga mengerahkan lebih dari 4 ribu truk pengangkut BBM hingga ke pelosok negeri.

Adapun upaya lain yang dilakukan Pertamina, termasuk melakukan koordinasi dengan aparat untuk pengamanan penyaluran solar subsidi dan penindakan penyelewengan solar subsidi.

"Kami sudah bekerja sama untuk berkoordinasi dengan Intelijen Keamanan Kepolisian Republik Indonesia di seluruh wilayah distribusi atau penyaluran Pertamina," ujar Nicke.

Nicke menambahkan, Pertamina juga melakukan koordinasi dan menginformasikan pada pemerintah daerah terkait keterbatasan penetapan kuota solar subsidi dan dukungan regulasi untuk mengatur penyaluran solar subsidi, serta usulan penambahan kuota kepada BPH Migas.

"Kami juga memastikan ketersediaan solar nonsubsidi dan mendorong konsumen untuk membeli solar nonsubsidi," katanya.

Nicke mengungkapkan, konsumsi solar subsidi saat ini mencapai 93 persen dari total penjualan produk solar Pertamina. Sisanya sebesar 7 persen, adalah konsumsi solar nonsubsidi yang lebih berkualitas seperti Dexlite dan Pertamina Dex.

Menurut dia, beragam upaya Pertamina tersebut perlu didukung oleh berbagai pihak untuk menghindari kekurangan kuota solar subsidi yang sudah ditentukan pemerintah. Misalnya, untuk menyalurkan solar subsidi tepat sasaran dibutuhkan ketentuan yang lebih detail terkait segmen konsumen yang berhak, mengingat kuota retail solar subsidi pada 2022 yang ditetapkan untuk disalurkan Pertamina hanya sebesar 14,05 juta kilo liter atau turun lebih dari 5 persen dibandingkan kuota pada 2021 yang sebesar 14,85 juta kilo liter.

Selanjutnya, kata Nicke, juga perlu dilakukan evaluasi formula harga dasar solar subsidi dan besaran subsidi tetap, serta evaluasi volume kuota solar subsidi tahun 2022 yang sesuai dengan permintaan, dan berdasarkan pertumbuhan ekonomi serta kondisi konsumsi saat ini.

Tak sampai di sana, Nicke juga menilai perlu adanya standarisasi tarif angkutan barang kepada industri agar tidak terjadi perang tarif, yang dapat berakibat pengusaha truk membeli solar subsidi.

"Perlu ketentuan yang lebih tegas agar angkutan industri menggunakan solar nonsubsidi. Pemerintah daerah merekomendasikan kepada pengusaha-pengusaha daerah bahwa dalam pengadaan transportasi industri wajib menggunakan Solar Nonsubsidi," ucap Nicke.