Tega Nian, Jika Harga Pertalite dan LPG 3 Kg Benar-benar Naik

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan harga keekonomian Pertalite sekitar Rp11 ribu per liter.

Hal itu mengacu pada perhitungan yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.

Untuk Pertalite, formula harga dihitung dengan rumus Mean of Platts Singapore (MOPS) atau argus + Rp1.800 per liter + margin (10 persen dari harga dasar).

MOPS atau argus merupakan bagian biaya perolehan atas penyediaan BBM jenis bensin dan minyak solar dari produksi kilang dalam negeri atau impor sampai dengan terminal BBM yang mencerminkan harga produk sebagai dasar harga MOPS atau argus tertinggi.

Jika hitungan Mamit benar, maka ada selisih sekitar Rp3.350 per liter dari harga keekonomian dan harga Pertalite sekarang yang sebesar Rp7.650 per liter.

"Memang jauh harga keekonomian dan harga Pertalite sekarang. Pemerintah menanggung beban berat," ucap Mamit.

Namun, hal itu seharusnya tak menjadi alasan utama pemerintah menaikkan harga Pertalite. Toh, beban masyarakat masih cukup tinggi sekarang.

"Saya paham situasi pemerintah, tapi ekonomi masyarakat belum memungkinkan kalau harga naik," terang Mamit.

Sementara, Mamit mengatakan harga keekonomian gas LPG sebesar Rp15.500 per kg. Hal itu sesuai dengan harga gas LPG non subsidi yang ditentukan Pertamina.

Dengan demikian, ada selisih sekitar Rp8.500 antara harga keekonomian dan harga jual LPG 3 kg yang sebesar Rp7.000 per kg. Selisih itu menjadi tanggungan pemerintah.

Mamit menyadari beban pemerintah berpotensi membengkak karena harga minyak mentah semakin meningkat imbas perang Rusia-Ukraina.

Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah sebaiknya bukan menaikkan harga Pertalite dan LPG 3 kg jika APBN tak lagi mampu menanggung subsidi atau kompensasi ke Pertamina. Menurut Mamit, pemerintah bisa mengubah skema subsidi terbuka menjadi tertutup.

Dengan kata lain, pemerintah menyalurkan subsidi langsung kepada penerima, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kalau sekarang, pemerintah menerapkan subsidi terbuka untuk LPG 3 kg.

Subsidi terbuka membuat siapa pun bisa membeli LPG 3 kg dengan harga murah. Begitu juga dengan Pertalite, di mana semua orang bisa membeli BBM tersebut tanpa syarat khusus.

"Jadi paling tidak lebih tegas kembali mengenai yang berhak atas bantuan ini siapa," tandas Mamit.