Sri Mulyani: Ada Pimpinan Lembaga yang Ngotot Minta Anggaran Besar

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ada pimpinan kementerian/lembaga yang 'ngotot' meminta anggaran dalam jumlah besar saat pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tertekan selama pandemi covid-19.

Menurut Ani, sapaan akrabnya, pimpinan kementerian/lembaga itu 'ngotot' meminta anggaran besar karena sudah terbiasa menerima pagu dana yang tinggi. Alhasil, ketika anggarannya harus dipotong, mereka merasa seperti dunia mau runtuh.

"Di level pimpinan, maunya kalau sudah dapat 100 tahun lalu, begitu dipotong sedikit, rasanya dunia runtuh, inginnya semua naik. Pada saat yang sama kita sampaikan lima tahun terakhir penerimaan seperti ini, tapi mereka tetap 'ngotot' minta 100," ungkap Ani di acara Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran 2022, Rabu (13/4).

Padahal, sambung Ani, terkadang ada kementerian/lembaga yang masih belum memiliki perencanaan penggunaan anggaran yang baik dan masih perlu diperbaiki. Sebab, perencanaan yang dibuat tidak secara jelas menggambarkan output dari penggunaan anggaran tersebut.

"Harus diakui ada kementerian/lembaga yang kapasitas mendesainnya masih harus diperbaiki. Tapi mereka meminta anggaran hanya karena tahun lalu dapatnya sekian, tahun ini sekian plus sedikit modifikasi kiri, kanan," katanya.

Kendati begitu, bendahara negara itu tidak menyebut secara jelas siapa pimpinan kementerian/lembaga yang dimaksud. Di sisi lain, ia menyebut ada juga kementerian/lembaga yang sudah jelas perencanaan penggunaan anggarannya.

"Ini yang membuat kita semangat, 'Oh berarti ini akan menghasilkan dari setiap rupiah yang kita belanjakan' begitu," ujarnya.

Lebih lanjut, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu berharap perencanaan penggunaan anggaran para kementerian/lembaga dapat lebih baik lagi ke depan. Sebab, ia menekankan, anggaran pemerintah sangat perlu digunakan secara optimal.

Hal ini karena APBN merupakan instrumen yang harus bisa dibuat fleksibel dalam merespons dinamika ekonomi dunia. Khususnya ketika ekonomi dunia penuh gejolak dan memberi dampak tekanan bagi masyarakat dan negara.

"APBN sebagai countercyclical, ketika harga naik seperti sekarang karena perang di Ukraina, ini berarti postur APBN harus berubah," tuturnya.

Untuk itu, ia meminta penggunaan anggaran harus direncanakan dan dieksekusi dengan baik. Bahkan, harus jelas hasilnya, misalnya seperti apa indikator pembangunan yang hendak dicapai.

Begitu juga dengan seberapa tinggi kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang ingin diberikan ke masyarakat.