Belanja Subsidi BBM dan LPG Melonjak Dua Kali Lipat pada Januari-Maret
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan realisasi belanja pemerintah untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG naik dua kali lipat pada Januari-Maret 2022 dibanding Januari-Maret 2021. Tercatat, realisasi belanja BBM naik dari Rp1,3 triliun menjadi Rp3,2 triliun.
Sementara LPG naik dari Rp10,2 triliun menjadi Rp21,6 triliun.
"Belanja untuk subsidi naik dua kali lipat untuk posisi Maret dan LPG juga naik, bahkan lebih dari dua kali lipat," ujar Ani, sapaan akrabnya saat konferensi pers APBN KiTa edisi April 2022, Rabu (20/4).
Ani mengatakan realisasi belanja subsidi naik karena harga minyak mentah dunia meningkat. Selain itu, pemerintah juga menambah volume belanja.
"Kenaikan volume BBM dan LPG seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat. Kenaikan harga komoditas berdampak terhadap meningkatnya beban subsidi dan kompensasi," jelasnya.
Tercatat, realisasi volume penyaluran BBM jenis solar dan minyak tanah mencapai 2,66 juta kiloliter sepanjang Januari-Februari 2022. Jumlahnya naik 2,29 juta kl pada periode yang sama tahun lalu.
Sementara volume penyaluran LPG mencapai 1,21 miliar kg. Padahal, sebelumnya sebanyak 1,16 miliar kg.
Kendati begitu, realisasi volume belanja subsidi listrik justru turun dari 11,6 TwH menjadi 98 TwH. Tapi, jumlah pelanggan yang mendapat subsidi meningkat dari 37,3 juta menjadi 38,3 juta pelanggan.
Sedangkan untuk total subsidi energi dan non energi sampai Maret 2022, realisasinya mencapai Rp38,51 triliun. Belanja itu terdiri dari realisasi belanja subsidi energi reguler sebesar Rp28,34 triliun dan sisanya sebanyak Rp10,17 triliun berupa pembayaran atas kurang bayar tahun sebelumnya.
Realisasi ini termasuk belanja subsidi pupuk sebanyak 2,2 juta ton, subsidi KUR ke 2,1 juta debitur, dan bantuan uang muka perumahan ke 25,8 ribu rumah subsidi.
Tak hanya subsidi, realisasi belanja perlindungan sosial reguler untuk pemberian bantuan sosial (bansos) juga naik dari Rp41,7 triliun menjadi Rp58,3 triliun per Maret 2022. Tapi, jumlah ini belum termasuk pemberian bansos dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Sebab, realisasi belanja perlindungan sosial dalam rangka PEN justru turun dari Rp51 triliun menjadi Rp22,6 triliun. Hal ini karena aktivitas dan mobilitas masyarakat sudah meningkat dengan sendirinya.
Namun, pemerintah tetap memberikan bansos untuk program reguler, misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta penerima, Kartu Sembako bagi 18,8 juta penerima, iuran PBI JKN ke 83 juta jiwa, hingga bantuan kepada 11,9 juta siswa dan 608 ribu mahasiswa.