Hitungan Ombudsman: THR Bisa Gerakkan Rp194 T ke Ekonomi Nasional

Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng menyebut ada potensi pengungkit ekonomi sekitar Rp194 triliun dari perputaran uang Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan swasta dan PNS.

Menurut dia, pembayaran THR karyawan swasta mencapai Rp172 triliun dan Rp22 triliun dari PNS.

"Hitung-hitungannya sederhana, potensi THR pekerja swasta Rp172 triliun dan ditambah potensi THR pegawai negara, baik aparatur negara maupun non aparatur negara, itu sekitar Rp22 triliun," ujarnya pada konferensi pers bertajuk Pengawasan Pembayaran THR dan BSU Ketenagakerjaan 2022, Jumat (22/4).

Oleh karena itu, ia menilai jika pemerintah dan pengusaha ingin memulihkan ekonomi nasional, maka THR harus dibayarkan penuh, tanpa dicicil atau menunggak.

"Kalau berniat meningkatkan daya beli dan mendorong konsumsi dan dengan hal itu menggerakan ekonomi, kalau dibayar penuh akan punya daya dorong signifikan bagi ekonomi," tambah Robert.

Imbauan agar pengusaha membayar THR penuh disampaikan karena ia melihat ekonomi RI masih bertumpu pada konsumsi masyarakat, selain belanja pemerintah.

Ia menilai ekspor dan investasi belum bisa diharapkan untuk mengungkit ekonomi RI. "Hari ini mesin ekonomi kita masih belum bisa berharap banyak dari ekspor dan investasi," kata Robert.

Pada kesempatan sama, ia meminta Kemnaker untuk tak pasif menunggu laporan pekerja soal kendala pencairan THR.

Menurut dia, harusnya Kemnaker tak sekadar membuka Posko THR saja, tapi juga mesti mengerahkan Dinas Ketenagakerjaan untuk memastikan perusahaan memenuhi kewajibannya.

Ia menyarankan agar Kemnaker 'menjemput bola' ke perusahaan yang berpotensial tak bayar THR. Potensi itu, lanjut dia, bisa dilihat dari pola-pola tahun sebelumnya di mana perusahaan cenderung menunda pembayaran THR.

"Kemnaker agar tidak saja menunggu dan pasif menunggu laporan, tapi juga harus dibarengi tindakan aktif menjemput bola ke perusahaan yang potensial," tandas dia.