Mantan Menteri era SBY Kritik Infrastruktur IKN

Mantan Menteri BUMN di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dahlan Iskan mengkritisi infrastruktur di ibu kota baru (IKN).

Mengutip blok pribadinya, @disway.id, Senin (9/5), Dahlan menuliskan sejumlah kritik dalam tulisan bertajuk 'IKN Mendongak'.

Pertama, ia mengkritik pasokan air bersih untuk IKN yang dinilai kurang.

Ia menerangkan pemerintah membangun Waduk Sepaku yang airnya akan dibagi dua, 1.500 liter untuk IKN dan 1.000 liter untuk Kota Balikpapan.

"Di lain pihak, ini bukan bendungan besar. Dari cadangan air bersihnya saja bisa dilihat hanya cukup untuk IKN kecil. Berarti IKN tidak boleh meledak jadi seperti Jakarta. Ada masalah pendukung seperti air," tulis Dahlan.

Menurut dia, jika kelak pembangunan IKN semakin meluas, maka harus mengambil air dari Sungai Mahakam yang jaraknya sekitar 60 km dari IKN.

Kedua, Dahlan juga menyoroti akses jalan menuju IKN yang tidak mudah. Ia menuturkan dari Bandara Balikpapan menuju IKN membutuhkan waktu lebih dari dua jam karena akses jalan yang sempit.

"Presidennya sendiri, entah siapa nanti, memang bisa naik helikopter. Layak. Tapi para duta besar tentu keberatan, terutama dari negara sekelas Senegal," kata Dahlan.

Oleh karena itu, ia mengusulkan pilihan untuk melebarkan jalan seperti menambah jalur baru di kiri dan kanan jalan utama. Selain memperbaiki infrastruktur, kata dia, hal tersebut juga dapat bermanfaat untuk warga sekitar.

Meski demikian, hal tersebut hanya menolong percepatan perjalanan 30 menit. Hal itu masih terlalu lama untuk ke suatu ibu kota negara besar seperti Indonesia.

Pilihan lainnya adalah membuat jalan tol baru dari exit Samboja ke IKN sepanjang 35 km. Namun, Dahlan menekankan dana pembangunan jalan tol tersebut harus berasal dari uang negara.

"Belum menarik bagi investor biasa. Kecuali sang investor mendapat pemanis di proyek lain. Hanya saja, Anda sudah tahu, jalan tol baru itu hanya membawa berkah untuk investornya," jelas Dahlan.

Menurut dia, langkah lebih besar yang dapat diambil pemerintah untuk akses jalan adalah membangun tol layang di atas pantai Balikpapan.

Dari bandara Sepinggan, melengkung sampai dekat Kampung Baru. Kemudian langsung menyambung ke jembatan di atas laut dan melengkung tinggi di atas Teluk Balikpapan.

"Semua berstatus jalan tol. Begitu turun jembatan tol-nya bisa berakhir. Sudah nyambung ke jalan lama poros Banjarmasin-Samarinda. Dari arah berlawanan menuju Sepaku," imbuh Dahlan.

Menurut Dahlan, dana pembangunan jalan tol di atas laut dan jembatan panjang di atas teluk itu tidak harus pakai uang negara. Proyek itu bisa dibangun secara komersial.

Ia mengatakan dulu sudah ada investor yang berminat. Bahkan sudah ada kajian teknis dan desain dan semua izin daerah pun sudah pernah selesai.

Namun, persoalan yang muncul kala itu tinggal satu, yaitu harus berapa meter tinggi jembatan yang melengkung di atas Teluk Balikpapan agar tidak mengganggu kapal yang lewat di bawahnya.

"Investornya, kala itu, merencanakan setinggi 45 meter. Dianggap lebih dari cukup. Itulah desain yang ekonomis. Itu sudah tinggi sekali. Pemberi izin, kalau tidak salah, menginginkan 65 meter," tulis Dahlan.

Ia menuturkan kedua teori itu saling bertahan sehingga tidak pernah bisa menemukan keputusan. Namun, ia menilai dengan gaya pemerintahan sekarang soal ketinggian tersebut bisa dengan mudah dipecahkan.

"Melarang total ekspor produk sawit saja berani. Apalagi hanya soal ketinggian jembatan. Upil," ujarnya.

Dahlan menyebut pembangunan jembatan itu merupakan keinginan lama Balikpapan. Dengan demikian menyeberang ke Penajam tidak perlu lagi pakai speedboat.

"Banyak orang yang menyeberang di sini. Mereka selalu mendongak ke atas kapan ada jembatan melintang di atasnya," ucap Dahlan.

Dahlan kembali menegaskan pembangunan tol di atas laut itu lebih tepat untuk mempermudah akses menuju IKN.

"Maka kalau pilihannya itu, kehadiran IKN di Sepaku bisa membawa berkah nyata di daerah. Sekarang dan untuk jangka yang sangat panjang," tutup Dahlan.