Airlangga Usul Anggaran Kemenko Perekonomian Ekstra Rp82,2 M

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajukan tambahan anggaran senilai Rp82,2 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Mengutip Antara, Senin (6/6), dengan tambahan itu, maka anggaran Kemenko Perekonomian direncanakan menjadi Rp554 miliar dari pagu indikatif Rp471,8 miliar.

Airlangga mengatakan penambahan anggaran ini dikarenakan penambahan struktural dalam kelembagaan kawasan ekonomi khusus (KEK).

Nantinya akan ada struktur jabatan sekretaris jenderal atau eselon 1 dalam kelembagaan KEK.

Selain itu, anggaran untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan naik menjadi Rp249,25 miliar dari pagu indikatif sebesar Rp172,05 miliar, atau bertambah Rp77,2 miliar.

Anggaran untuk dukungan manajemen diharapkan menjadi Rp304,8 miliar atau mendapatkan tambahan sebesar Rp5 miliar.

"Kemudian juga ada penugasan untuk pembentukan transformasi ekonomi digital melalui project management officer (PMO) dan ini sebagai tindak lanjut dari tema G20, yaitu mengawal program transformasi digital dan sekaligus persiapan terkait dengan global crisis response group (GCRG)," jelasnya.

Kemenko Perekonomian juga akan melakukan persiapan penyelenggaraan Hannover Messe 2023 di mana Indonesia sebagai tuan rumah.

Jika dibandingkan dengan tahun ini, pagu anggaran indikatif Kemenko Perekonomian pada 2023 bertambah 6 persen atau Rp26 miliar.

Dari nilai tersebut, Rp172,05 miliar diusulkan untuk menjadi anggaran program koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan Rp299,82 miliar untuk anggaran program dukungan manajemen.

Kemudian, terdapat Rp7,5 miliar anggaran program koordinasi pelaksanaan kebijakan yang dialokasikan menjadi anggaran program dukungan manajemen.

"Dalam rangka memenuhi kebutuhan manajemen, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian mengusulkan re-alokasi anggaran program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp7,5 miliar menjadi anggaran program dukungan manajemen, dan ini telah dibahas dalam trilateral meeting dengan Kementerian PPN dan Kemenkeu," tandasnya.