Proyek PLN Papua Mangkrak, Kabel Listrik 'Disulap' Jadi Jemuran Baju

PT PLN (Persero) meluncurkan program EPT pada Juli 2018 lalu. Program itu bertujuan meningkatkan elektrifikasi di Papua dan Papua Barat.

Tahun pertama, PLN menargetkan dapat mengalirkan listrik ke 1.200 desa di kawasan Papua. BUMN itu cukup percaya diri bahwa targetnya akan tercapai, paling tidak 95 persen.

Sementara, Bupati Kaimana Freddy Thie mengatakan baru 36 kampung yang sudah dipasang tiang dan kabel sampai akhir 2021. Namun, dari jumlah itu, hanya 17 yang sudah dialiri listrik.

Ia mengatakan masih ada 40 kampung di Kaimana yang belum dipasangi kabel dan tiang. Freddy berharap pembangunan di 40 kampung itu dapat rampung paling lama 2024.

Petugas PLN wilayah Papua Fandi Asman menuturkan rasio elektrifikasi Papua dan Papua Barat telah mencapai 96,84 persen. Sementara, rasio desa berlistrik Papua dan Papua Barat berada di angka 96,79 persen.

Pada 2022, Fandi menyebut prioritas PLN adalah menuntaskan desa dengan status belum berlistrik sebanyak 427 desa. Namun, baru 191 desa yang berhasil mendapatkan aliran listrik sampai akhir Maret 2021.

"Masih menyisakan 236 desa pada 2022," ujar Fandi.

Fandi mengaku pihaknya kesulitan dalam melistriki desa-desa di Papua dan Papua Barat. Salah satunya karena kondisi geografis.

"Lokasi desa dengan aksesibilitas sulit di daerah 3T yang seringkali hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki, udara atau menggunakan perahu," ucap Fandi.

Untuk menyiasatinya, PLN mengklaim telah melakukan terobosan dengan menyediakan teknologi yang lebih sederhana dalam proses pendistribusian alat, terutama di daerah terpencil.

"Seperti program PV SPEL (Stasiun Pengisian Energi Listrik berbasis PV module) dengan alat pengisian daya listrik atau tabung listrik berbasis energi surya yang saat ini sudah digunakan di 81 desa di Papua dan Papua Barat," jelas dia.

Mencoba beralih ke EBT

Selain itu, Fandi mengatakan moratorium pengadaan mesin diesel untuk pembangkit oleh pemerintah pada 2018-2019 juga menjadi alasan masih sedikit kampung yang menikmati listrik.

Pasalnya, PLN semula berencana akan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) untuk melistriki lokasi tersebut. Namun, moratorium itu, PLN melakukan penyesuaian kebijakan kembali dan beralih ke Energi Baru Terbarukan (EBT).

"Progresnya pada tahun ini kami berencana akan membangun 48 PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) kapasitas antara 10-120 kWp untuk melistriki 71 desa dengan fokus menuntaskan desa yang telah dibangun jaringan isolated tegangan rendah," jelas Fandi.

Sementara untuk desa yang telah dibangun jaringan listrik tegangan menengah, PLN sudah memasukkan dalam rencana anggaran 2022 untuk pembangunan Power House.

"Sarana pembangkitan dan relokasi mesin di tujuh lokasi untuk melistriki 16 Desa, termasuk beberapa desa di Distrik Arguni Bawah," tutup Fandi.