Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali kesal dengan belanja pemerintah daerah (pemda) yang tidak maksimal, terutama untuk perlindungan sosial (perlinsos).
Menurut Sri Mulyani, perlinsos adalah anggaran yang sangat diperlukan untuk membantu masyarakat agar perekonomian di daerah ikut bangkit. Namun, pada kenyataannya tidak berjalan dengan maksimal.
"Belanja sosial APBD berapa coba? Cuma Rp11 triliun. Pemerintah pusat mengeluarkan belanja sosial selalu di atas Rp400 triliun, bahkan pernah mendekati Rp500 triliun pada 2020," kata dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri Mulyani menyebut minimnya anggaran perlinsos terjadi lantaran daerah lebih suka memilih untuk menyimpan dananya di perbankan.
"Masyarakat seharusnya dilindungi daerah karena langsung berhubungan dengan rakyat. Rakyat itu kan di daerah, enggak ada rakyat di pusat, karena pemerintah pusat enggak ada rakyatnya, tapi belanja pemerintah pusat untuk melindungi rakyat tersebut luar biasa besar," kata dia.
Oleh karenanya, ia kembali menekankan agar pemda lebih cepat membelanjakan anggarannya. Sebab, daerah merupakan salah satu penentu pemulihan ekonomi secara nasional.
"Ini yang kami minta agar daerah juga semakin memiliki absorber. Jadi kami meminta daerah untuk lebih mampu stabilisasi APBD," pungkasnya.