Pak Zulkifli Hasan, Yakin Bisa Bereskan Masalah Minyak Goreng 2 Bulan?

Permasalahan minyak goreng masih belum teratasi. Berbagai kebijakan pemerintah untuk menangani kelangkaan dan menekan harganya yang tinggi pun telah dilakukan.

Sayangnya, hingga hari ini harga komoditas itu masih terbilang tinggi. Khusus minyak goreng curah, harganya masih di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter atau setara Rp15.500 per kg.

Melansir PIHPS, harga minyak goreng curah masih di level Rp18.050 per kg. Sementara, rata-rata harga minyak goreng kemasan berada di level Rp25.050 per liter.

Masalah yang tak kunjung teratasi itu akhirnya membuat Presiden Jokowi gerah juga. Hingga akhirnya, pekan lalu ia memutuskan mencopot M Lutifi dari jabatannya sebagai menteri perdagangan dan menunjuk Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan menjadi penggantinya.

Usai diangkat, Zulkifli Hasan langsung tancap gas. Ia berjanji kepada Jokowi akan menyelesaikan masalah lonjakan harga dan kelangkaan minyak goreng dalam satu atau dua bulan mendatang.

Ia mengklaim sudah tahu biang kerok yang menjadi penyebab kenaikan dan kelangkaan harga minyak goreng tersebut.

"Saya sudah tahu sebab-sebabnya, sudah kami perbaiki, sudah ada jalan keluarnya. Sebulan, dua bulan beres insyaallah," ucap Zulhas, sapaan akrabnya, Senin (20/6).

Zulhas juga berjanji harga minyak goreng curah akan turun menjadi Rp14 ribu per liter di 10 ribu titik dalam sebulan ke depan.

"Saya target paling tidak sebulan, di tempat yang sudah ditunjuk disediakan itu, maka minyak goreng itu insyaallah akan jadi Rp14 ribu," kata dia.

Namun, Zulhas tak merinci lebih lanjut mengenai maksud tempat yang sudah ditunjuk itu. Hal yang pasti, ia menargetkan harga minyak goreng curah murah di 10 ribu titik lokasi.

Ia menyebut nantinya pemerintah akan memantau harga dan distribusi minyak goreng melalui Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH).

SIMIRAH merupakan platform yang memiliki beberapa tampilan fitur, antara lain informasi tentang produksi, pelacakan distribusi MGC, sebaran pendistribusian (lokasi produsen dan distributor), dan real-time distribusi nasional.

Fitur-fitur tersebut digunakan untuk memantau proses distribusi minyak goreng curah. Janji Zulhas itu rupanya diamini oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna awal pekan kemarin, ia mengatakan Zulhas dan Menteri Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta waktu dua minggu sampai satu bulan untuk menurunkan harga minyak goreng curah menjadi Rp14 ribu per liter.

"Tadi saya menanyakan kepada pak menko marinvest dan tanya juga ke pak mendag yang baru, masih minta waktu dua minggu sampai satu bulan agar (harga minyak goreng curah) merata. Saya kira secepatnya agar harga terjangkau oleh masyarakat bawah," ungkap Jokowi.

Peneliti Indef Nailul Huda menilai janji Zulhas untuk menyelesaikan masalah dan menurunkan harga minyak goreng itu tidak realistis dan kemungkinan hanya jadi isapan jempol. Pasalnya, harga crude palm oil (CPO) global pun sedang naik saat ini. Selain itu, permintaan bahan baku minyak goreng pun tengah meningkat.

"Jadi saya rasa janji beliau hanya isapan jempol belaka," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Berdasarkan riset Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) dan Refinitiv, permintaan CPO global akan mencapai 50,6 juta ton untuk periode November 2021-Oktober 2022. Angka tersebut meningkat sebesar 6,3 persen dibanding periode November 2020-Oktober 2021.

Permintaan CPO terbesar diproyeksikan berasal dari India, yakni mencapai 8,6 juta ton. Permintaan CPO dari India itu diprediksi meningkat selaras dengan pembukaan kembali kegiatan usaha, pemotongan bea masuk minyak sawit, dan pencabutan pembatasan impor RBD palm olein.

Permintaan impor CPO terbesar berikutnya diperkirakan datang dari China, yakni 7,2 juta ton. Adapun harga CPO global saat ini adalah 4.981 ringgit per ton.

Dengan data tersebut, Nailul mempertanyakan bagaimana cara yang akan diambil oleh Zulhas untuk menurunkan harga minyak goreng dalam negeri. Ia juga mengkritisi bagaimana Zulhas bisa menekan harga komoditas itu tanpa ada subsidi dari pemerintah.

"Jadi bagaimana caranya bisa turun dan menekan harga minyak goreng ke angka Rp14 ribu tanpa ada subsidi pemerintah? Ada subsidi pun tetap mahal jatuhnya sampai ke masyarakat," kata dia.

Nailul berpendapat untuk menekan harga minyak goreng ke angka Rp14 ribu per liter memang bergantung pada harga CPO global. Oleh karena itu waktu satu bulan tidak akan cukup.

Di samping itu, ia juga menuturkan pekerjaan rumah (PR) yang paling utama bagi Zulhas untuk menyelesaikan permasalahan minyak goreng adalah membenahi tata niaganya. Pembenahan tata niaga yang ia maksud mulai dari produsen CPO ke produsen minyak goreng, distributor, pedagang besar, pedagang eceran, hingga ke konsumen.

Dengan begitu, distribusi minyak goreng bisa berjalan lancar dan harganya pun berangsur turun.

Selain itu, Zulhas juga perlu memperketat pengawasan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) CPO. Hal ini perlu dilakukan agar pihaknya tidak kecolongan terhadap kecurangan seperti yang terjadi di tubuh Kementerian Perdagangan kemarin.

"Menteri Perdagangan sebelumnya kecolongan di sana. Saya harap Zulhas tidak kecolongan di situ lagi," kata Nailul.