Pengamat soal Jurus Minyak Goreng Zulhas: Hanya Lanjutkan Lutfi

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengambil beberapa langkah untuk menekan harga minyak goreng.

Pertama, konsisten dalam mendistribusikan minyak goreng ke pengecer yang tergabung dalam mitra minyak goreng rakyat.

Kedua, membuat iklan layanan untuk memberitahu masyarakat yang ingin membeli minyak goreng sesuai HET Rp14 ribu per liter ke titik-titik mitra minyak goreng rakyat.

Ia juga percaya diri harga minyak goreng curah bisa di bawah Rp14 ribu per liter dalam tiga pekan ke depan.

"Nanti harga (minyak goreng curah) bisa Rp14 ribu kurang, tiga minggu lagi," ujar Zulfikli yang ditemui di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jumat (24/6).

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan langkah yang ditempuh Zufikli sebenarnya merupakan lanjutan dari strategi yang dilakukan menteri perdagangan sebelumnya, Muhammad Lutfi.

Kementerian perdagangan yang saat itu dipimpin oleh Lutfi bersama Kementerian Perindustrian telah membangun inisiatif operasi pasar minyak goreng, tetapi belum sempat dieksekusi.

Baru sekitar sebulan terakhir, pemerintah mendapatkan bahan baku minyak goreng melalui kewajiban memasok di dalam negeri (domestic market obligation/DMO) minyak goreng.

"Sekarang memang eksekusi tinggal distribusinya. Distribusinya ya sebenarnya meneruskan dari kebijakan sebelumnya," ujar Tauhid kepada CNNIndonesia.com, Jumat (24/6).

Tauhid mengatakan distribusi minyak goreng ke ribuan titik belum tentu bisa menyelesaikan permasalahan harga karena bisa menyebabkan sejumlah implikasi.

Pertama, disparitas harga minyak goreng HET Rp14 ribu per liter dengan minyak goreng premium cenderung akan menyebabkan lonjakan permintaan.

Permintaan masyarakat akan minyak goreng HET Rp14 ribu per liter bisa semakin melonjak apalagi bila pembelian hanya mengandalkan KTP.

"Apakah sistem yang dibangun cukup valid untuk menampung sekian ribu rumah tangga? Karena kan hanya KTP saja, enggak bisa dicek apakah rumah tangga miskin atau tidak miskin, siapa pun berhak," ujar Tauhid.

Dampak lonjakan permintaan adalah pemerintah bisa kekurangan persediaan minyak goreng bila tidak memiliki supply yang memadai. Oleh karena itu, Tauhid menyarankan pemerintah memastikan persediaan minyak goreng curah di setiap titik.

Kedua, pendistribusian minyak goreng curah bisa menimbulkan rent seeking atau pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan untuk keuntungan pribadi.

Disparitas harga dengan minyak goreng premium bisa membuat pihak tertentu menjual kembali minyak goreng curah berharga Rp14 ribu per liter dengan harga yang lebih mahal.

Senada, Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan langkah yang dilakukan Zulkifli hanya melanjutkan kebijakan sebelumnya yang membatasi pembelian minyak goreng sebanyak 2 liter, sekarang menjadi 10 liter.

Ia juga mengkritik langkah pemerintah yang mewajibkan masyarakat menunjukkan KTP untuk membeli minyak goreng.

"Harus menunjukkan KTP yang berarti prosedur pembelian minyak goreng masih terbatas. Padahal, minyak goreng merupakan kebutuhan masyarakat. Sebenarnya tidak perlu beli minyak goreng seperti mencoblos pemilu wajib bawa KTP," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Ia juga mengkritik Zulkifli yang belum mengeluarkan kebijakan terobosan baru dalam mengatasi permasalahan minyak goreng. Belum lagi harga minyak goreng curah rata-rata nasional masih di atas 18 ribu per kg.

Minyak goreng kemasan premium juga dinilai tidak lagi dipedulikan oleh Kementerian Perdagangan sehingga seolah wajar harganya mencapai Rp25 ribu per kg.

"Seolah lepas tangan, Mendag (Zulkifli Hasan) cuma peduli sama minyak goreng rakyat yang merupakan program dari Mendag Lutfi. Padahal titik distribusi minyak goreng program itu terbatas tidak mencakup seluruh pasar tradisional dan warung. Ya, so far hanya status quo," ujar Bhima.

Ia juga menilai optimisme Zulkifli yang yakin harga minyak goreng bisa di bawah Rp14 ribu per liter dalam tiga pekan ke depan merupakan target parsial. Ia juga menilai masalah harga minyak goreng sulit diselesaikan kalau Bulog tidak intervensi ke seluruh pasar curah.

"Kalau patokan program pemerintah minyak goreng tentu bisa, tapi bagaimana dengan minyak goreng curah non-program?," ujar Bhima.

[Gambas:Video CNN]