Ekonom soal Klaim Zulkifli Hasan Minyak Goreng Rp14 Ribu: Lip Service

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan setiap pernyataan yang berkaitan dengan data perlu disampaikan secara lebih hati-hati, terutama dalam konteks menyampaikan informasi ke publik.

Menurutnya, perbedaan harga yang disampaikan Kemendag dan data yang ditampilkan dalam PIHPS, menunjukkan bahwa koordinasi dan penyelarasan data masih menjadi salah satu titik simpul masalah dalam tata niaga pangan, terutama dalam hal ini minyak goreng.

Seharusnya, sambung Yusuf, dengan data yang tersinkronisasi pemerintah bisa menjalankan kebijakan tata niaga yang lebih tepat sasaran dan lebih optimal.

Karenanya, perbedaan ini perlu disikapi dengan menyelaraskan data terlebih dahulu untuk mengetahui sebenarnya mana data yang betul-betul menggambarkan kondisi permintaan dan penawaran minyak goreng di masyarakat.

Selain itu, masyarakat belum tahu apakah data harga yang disampaikan oleh Zulkifli adalah data yang betul atau tidak.

"Ini yang kemudian perlu didiskusikan, mengingat selama ini PIHPS merupakan salah satu rujukan utama yang digunakan banyak analis ekonomi maupun lembaga-lembaga jika ingin melihat perkembangan atau tren harga komoditas pangan di dalam negeri," kata Yusuf.

Maka dari itu, ia mengingatkan Zulkifli harus transparan dalam menyajikan data-data terkait harga pangan. Apalagi, data yang dikeluarkan PIHPS adalah data yang dikerjakan bersama oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan juga Bank Indonesia (BI).

Dengan demikian, sesama lembaga pemerintah ini bisa saling berkoordinasi, memberikan masukan, dan terbuka terkait metodologi. Selain itu, data harga yang diklaim oleh pemerintah itu juga benar-benar menggambarkan kondisi yang ada di masyarakat.

"Dalam situasi seperti sekarang, ketepatan data harga akan menjadi krusial terutama dalam penentuan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah nantinya," tandas Yusuf.