ANALISIS

Beli Pertalite dengan Aplikasi Cara 'Paksa' Rakyat Konsumsi Pertamax

CNN Indonesia
Rabu, 29 Jun 2022 07:00 WIB
Pengamat menilai pengetatan penjualan pertalite dengan mewajibkan pendaftaran lewat aplikasi merupakan cara Pertamina mendorong konsumen beralih ke pertamax.
Pengamat menilai pengetatan penjualan pertalite dengan mewajibkan pendaftaran lewat aplikasi merupakan cara Pertamina mendorong konsumen beralih ke pertamax. llustrasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino).

Belum Siap

Masalahnya, sambung Bhima, data penerima subsidi itu belum siap. Imbasnya, penggunaan MyPertamina masih memberi celah untuk menjual BBM subsidi ke mereka yang tidak berhak.

"Oknum yang seharusnya tidak berhak mendapat subsidi dapat meminjam NIK, atau kendaraan dengan plat nomor berbeda. Verifikasi di lapangan juga tidak mudah, karena petugas harus melayani pembeli sekaligus melakukan pendataan," imbuhnya.

Disisi lain, Pengamat Minyak dan Gas (Migas) Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa untuk jangka pendek langkah yang diambil Pertamina paling rasional, tetapi bukan berarti yang paling tepat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pasalnya, ia menilai skema yang paling pas untuk menyalurkan subsidi tepat sasaran adalah subsidi langsung.

"Namun sebelum ke sana mekanisme yang dipilih Pertamina tersebut dapat menjadi jembatan," kata dia.

Meski demikian, ia melihat bahwa implementasi pembelian BBM subsidi di lapangan tidak akan mudah diterapkan. Sebab, kebijakan itu bisa menimbulkan antrean yang panjang, terutama jika pembeli yang datang masih gagap teknologi atau bahkan tidak memiliki smartphone.

Kemudian, lanjut Komaidi, mereka yang tidak memiliki smartphone maka akan menambah beban pengeluaran. Padahal, mereka adalah kelompok miskin yang sangat membutuhkan bantuan.

"Ini juga menjadi perhatian bahwa pembatasan berpotensi menimbulkan masalah turunan di lapangan. Apalagi ini pembatasan ini juga pernah dilakukan di pemerintahan sebelumnya namun tidak berhasil. Jadi kalau bertolak dari sebelum-sebelumnya efektivitasnya perlu menurut saya perlu dikaji ulang," jelasnya.

Selain itu, masalah lain yang bisa ditimbulkan adalah konflik di SPBU antara petugas dan calon pembeli. Sebab, tak semua masyarakat membeli mau diberikan pengertian bahwa ia bukan sasaran penerima BBM subsidi.

"Misalnya ada yang mau membeli subsidi ternyata termasuk golongan mampu misalnya. Kalau kemudian memaksa yang kasihan kan petugas SPBU, karena mengenai definisi mampu dan tidak mampu agak sulit membedakannya," pungkasnya.



(idy/sfr)

HALAMAN:
1 2
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER