BPN Sertifikasi Ulang Tanah Sitaan BLBI Pemberian Jokowi di Jasinga

tim | CNN Indonesia
Selasa, 05 Jul 2022 14:03 WIB
Kementerian ATR/BPN akan menerbitkan sertifikat baru atas tanah hasil sitaan kasus BLBI yang bagikan Jokowi kepada warga Jasinga, kabupaten Bogor. Kementerian ATR/BPN akan menerbitkan sertifikat tanah baru dari hasil sitaan kasus BLBI yang diserahkan Presiden Jokowi kepada warga Jasinga, kabupaten Bogor. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menerbitkan sertifikat tanah baru dari lahan hasil sitaan kasus BLBI yang diserahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada warga kecamatan Jasinga, kabupaten Bogor.

Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni mengatakan keputusan itu telah disepakati oleh Jokowi, Kemenkopolhukam, Kementerian Keuangan dan beberapa kementerian lain.

"Kami sudah rapat di Menkopolhukam melibatkan kementerian terkait, termasuk kementerian keuangan dan satgas BLBI, ada kesepakatan akan ada surat pelepasan aset yang baru," kata Raja dalam rapat kerja bersama BAKN DPR, Senin (5/7).

"Dengan alasan itu kami akan terbitkan sertifikat baru," katanya.

Raja menyampaikan selama sertifikat baru itu belum diberikan, maka sertifikat lama masih berlaku. Sehingga, menurutnya warga tak perlu khawatir.

"Rakyat yang sudah menerima sertifikat itu tidak akan diganggu gugat. Sampai secara legal formal pada saatnya kan diserahkan sertifikat yang baru," ucap dia.

Ia menyebut pihaknya akan mendata ulang warga yang berhak mendapatkan sertifikat tanah baru. Selain itu, ia berkata pembuatan sertifikat baru itu juga adalah kesempatan untuk 'bersih-bersih' mafia tanah.

"Jadi saya kira ini sesuatu yang konkret dilakukan oleh pemerintah sekaligus bersih bersih terhadap oknum. Baik di kami sendiri kalau terlibat atau di pihak kementerian keuangan," tuturnya.

Masalah soal lahan BLBI yang digunakan oleh Jokowi untuk program redistribusi lahan mengemuka setelah ratusan warga Jasinga, Bogor kecewa lahan mereka disita oleh Satgas BLBI. Mengutip tempo.co, lahan tersebut merupakan eks HGU PT Cimayak Cileles.

Kementerian ATR BPN lantas buka suara terkait itu. Menteri ATR Hadi Tjahjanto mengatakan 300 sertifikat redistribusi tanah yang diserahkan itu telah dilegalisasi melalui program redistribusi tanah.

"Objek tersebut telah dilegalisasi melalui program redistribusi tanah sejumlah 300 bidang dan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkapnya melalui keterangan resmi, Senin (27/6).

[Gambas:Video CNN]



(Yla/dzu)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

TERPOPULER