Pandemi covid-19 dan ketidakstabilan politik menghantam ekonomi Myanmar, terutama setelah aksi kudeta militer pada Februari 2021 terhadap pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.
Myanmar pun dihujani sanksi dari negara Barat, seperti penarikan bisnis secara besar-besaran.
Ekonomi Myanmar terkontraksi minus 18 persen pada tahun lalu dan diperkirakan tidak tumbuh pada tahun ini.
Lebih dari 700 ribu orang melarikan diri atau diusir dari rumah mereka karena konflik bersenjata dan kekerasan politik yang terjadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Situasi di Myanmar semakin tak terkendali. Bahkan, Bank Dunia tak mengeluarkan proyeksi untuk Myanmar pada 2022-2024.
Pakistan terancam krisis ekonomi usai lonjakan harga minyak mentah yang membuat kenaikan harga bahan bakar dan harga-harga lainnya. Inflasinya pun melompat jauh lebih dari 21 persen.
Mata uang rupee Pakistan pun merosot 30 persen terhadap dolar AS pada tahun lalu dan cadangan devisanya turun menjadi hanya US$13,5 miliar atau setara dua bulan impor.
Saat ini, Pakistan tengah meminta bantuan IMF untuk mencairkan dana talangan US$60 miliar. "Risiko ekonomi makro Pakistan sangat condong ke bawah," tulis Bank Dunia memperingatkan.
Zimbabwe pernah menyandang status hiperinflasi pada 2008 ketika inflasinya mencapai 500 miliar persen. Kekhawatiran ini meningkat karena inflasi saat ini sudah menyentuh 130 persen.
Masalah ekonomi Zimbabwe sudah menahun dan semakin parah karena korupsi, rendahnya investasi yang masuk, dan tumpukan utang.
Ironisnya, warga Zimbabwe tidak mempercayai mata uang negara mereka sendiri dan memilih menyimpan uang dalam bentuk dolar AS.
Turki terjebak dalam krisis setelah inflasi mencapai lebih dari 60 persen. Mata uang lira Turki pun jatuh ke posisi terendah sepanjang masa terhadap euro dan dolar AS sejak tahun lalu.
Kebijakan pemangkasan pajak dan subsidi bahan bakar untuk meredam lonjakan inflasi yang diambil Pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan gagal membawa Turki keluar dari krisis.
Sementara, utang luar negeri Turki sudah menembus 54 persen dari PDB negaranya, tingkat yang cukup mengkhawatirkan mengingat utang pemerintahnya mendominasi.