Munassus hingga Forum B20, Capaian Ketum Kadin Arsjad dalam 1 Tahun

Menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021-2026, Arsjad Rasjid telah mencatatkan sejumlah pencapaian dalam tahun pertama.

Capaian itu termasuk penyelenggaraan Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) yang menyempurnakan AD/ART Kadin dengan hasil akhir bahwa Kadin Indonesia adalah satu-satunya induk organisasi dunia usaha dan asosiasi di dalam negeri. Selain mengokohkan posisi Kadin, AD/ART tersebut juga menyeimbangkan peran dan tanggung jawab antar komponen lembaga dalam organisasi.

Arsjad menjelaskan, Kadin adalah mitra strategis pemerintah dalam pemberdayaan potensi dunia usaha, serta mendorong pembangunan ekonomi baik nasional maupun daerah. Salah satu tujuannya, demi mewujudkan Indonesia Emas pada 2045.

"Dunia usaha bersama pemerintah harus berintegrasi secara harmonis untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional," ujar Arsjad.

Pencapaian Arsjad berikutnya terkait dengan RUU Ciptaker dan HPP, penguatan hubungan tripartit antara serikat pekerja dan pemerintah, hingga penunjukkan Kadin sebagai penyelenggara Forum Business (B20) 2022 yang merupakan rangkaian kegiatan Presidensi Indonesia pada G20 Summit 2022.

Arsjad mengatakan, Kadin terus berupaya membangun semangat kebersamaan dan memberi rekomendasi terkait UU Ciptaker agar Indonesia memiliki daya saing tinggi dalam ekonomi global saat ini. Tak hanya itu, Kadin turut mengapresiasi sistem check and balance pada uji formil Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020.

Menurut Arsjad, Kadin mendukug implementasi UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) melalui sosialisasi yang digelar secara masif.

"Sosialisasi kebijakan yang diatur dalam UU HPP diperlukan agar lebih banyak pelaku usaha dan masyarakat yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, KADIN sangat terbuka dan mengapresiasi atas kerja sama sosialisasi terkait implementasi UU HPP," katanya.

Selanjutnya, demi memperbaiki situasi industri dan ketenagakerjaan, Kadin membentuk kelompok kerja bersama sebagai simbol kesepakatan menyelesaikan pertikaian dan konflik melalui dialog yang sehat. Kadin bersama serikat buruh seperti Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), serta Konfederasi Seluruh Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) juga setuju untuk menyusun peta jalan bagi pengusaha dan buruh, yang diharapkan berujung pada peningkatkan kesejahteraan seluruh pihak dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Lingkup yang disepakati antara lain mencakup program pelatihan tingkat nasional, pemagangan, dan sertifikasi yang dilakukan secara bersama antara lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi, dan industri. Selain itu, juga diadakan program penyediaan kawasan perumahan yang dilengkapi fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi buruh serta pekerja di kawasan industri.

Sementara, pada forum B20 Kadin akan melakukan sosialisasi, konsultasi, dan advokasi dengan sejumlah asosiasi bisnis dan usaha Indonesia terkait prioritas yang diusung Presidensi B20 Indonesia. Pada saat bersamaan, Kadin juga dipercaya menjadi wakil para pebisnis B20 global untuk menjembatani dialog antara B20 dengan pemerintah Indonesia yang mewakili suara dari negara peserta G20.

Sebagai rangkaian acara menuju KTT B20, diadakan roadshow B20 ke berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, Singapore, juga Saudi Arabia dan Korea.

"Tujuan dari roadshow ini mempromosikan Presidensi B20 Indonesia dan mengundang mitra-mitra global untuk bergabung dalam KTT B20 di Bali pada November mendatang, meningkatkan lebih banyak kerja sama perdagangan dan investasi bilateral, serta menjajaki kemitraan ekonomi baru dengan perusahaan asing," kata Arsjad.

Pencapaian kelima Arsjad sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia adalah keberhasilan penerapan skema inclusive closed loop guna meningkatkan komoditas pangan yang berkelanjutan. Terdiri dari praktek pertanian, penyediaan akses bibit dan pupuk unggul, dukungan pendanaan, hingga pendidikan literasi keuangan yang dibarengi dukungan teknologi tepat guna dan jaminan pembelian (offtaker) oleh perusahaan yang memberikan pendampingan, skema ini dinilai meningkatkan kesejahteraan petani, serta mengurangi pelepasan emisi.

Arsjad menyebut, melalui penerapan skema inclusive closed loop, maka ekosistem sektor pangan dapat dijadikan sebagai model bisnis produk unggulan lain.

"Dukungan kebijakan dan insentif dari pemerintah berpotensi mendatangkan rantai pasok yang kokoh, sehingga akan muncul banyak food estate dengan pengelolaan yang berdasarkan koperasi," kata Arsjad.