Wajib Daftar Beli Pertalite Tak Bakal Ampuh Cegah Kuota Jebol

Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) berencana membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) pertalite dan solar, mulai Agustus 2022 untuk kendaraan roda empat.

Dalam hal ini, pemilik kendaraan roda empat penikmat BBM subsidi hanya masyarakat berhak yang sudah daftar di situs subsiditepat.mypertamina.id atau aplikasi MyPertamina.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi ini bakal tertuang dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang saat ini sedang di finalisasi.

"Insyaallah (diterbitkan Agustus), kita harus kerja cepat ini. Item-itemnya sudah ada," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, Rabu (27/7).

Arifin menyebutkan salah satu tujuan pembatasan ini adalah untuk menghindari pembengkakan kuota sekaligus anggaran subsidi BBM yang sudah ditetapkan sejak awal tahun.

Dari data BPH Migas, kuota BBM subsidi yang ditetapkan pemerintah tahun ini terdiri dari solar sebanyak 15,10 juta kiloliter (kl) dan pertalite sebanyak 23,05 juta kl.

Saat ini, total kuota tersebut solar telah terealisasi sebanyak 51,24 persen dan pertalite terealisasi 57,67 persen atau sebanyak 13,26 juta kl. Jika tidak dibatasi, maka kuota BBM subsidi yang sudah ditetapkan bakal habis sebelum akhir tahun.

Apalagi sejak harga pertamax naik, tren konsumsi BBM subsidi menanjak karena banyak masyarakat yang beralih ke pertalite.

"Tentu jika tidak dikendalikan maka kita akan hadapi solar habis di Oktober atau November. Jbkp (pertalite) juga, jika tidak dilakukan pengendalian maka kita prognosa di akhir 2022 kuota kita akan di atas realisasi," ungkap Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman dalam webinar virtual, Rabu (29/6).

Dari data Pertamina Patra Niaga, hingga 23 Juli kendaraan yang telah didaftarkan ke Pertamina baik melalui website maupun aplikasi telah mencapai 220 ribu unit. Jumlah ini diharapkan terus bertambah sebelum nantinya Perpres 191/2014 selesai dan diberlakukan.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai langkah yang ditempuh pemerintah tersebut tak mampu untuk mencegah kebobolan kuota BBM di tahun ini. Perbedaannya hanya besaran kuota jebol.

Menurutnya jika ada pembatasan maka kuota BBM subsidi yang ditetapkan hanya sedikit melebihi kuota tahunan. Namun, jika tak dibatasi, jebol kuota BBM subsidinya bakal lebih besar.

"Dengan kondisi saat ini saja diperkirakan jika tidak ada penambahan kuota, pertalite dan solar akan jebol. Hanya saja memang sangat diperlukan pembatasan ini. Jika tidak maka kuota yang sudah ditetapkan akan jebol dalam jumlah besar," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (28/7).

Mamit melihat jika tidak ada penambahan kuota, maka stok solar dan pertalite hanya mampu bertahan sampai akhir Oktober 2022.

Kondisi ini tentu akan menimbulkan polemik, sebab Pertamina Patra Niaga (PPN) dinilai bakal membatasi penyaluran BBM subsidi ke seluruh SPBU untuk menjaga stok bertahan sampai akhir tahun.

Jika PPN membatasi penyaluran, maka akan terjadi antrean di lapangan karena stok makin terbatas. Kondisi ini akan membuat banyak masyarakat dan bahkan yang seharusnya berhak jadi tak bisa mendapatkan pertalite dan solar.

"Oleh karena itu, terkait dengan BBM JBT (solar) dan JBKP (pertalite) ini pilihannya ada dua yaitu menambah kuota atau menaikan harga," jelasnya.

Untuk menambah kuota maka dalam hal ini PT Pertamina harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara. Termasuk jika ingin menaikkan harga atau dalam hal ini mencabut subsidinya.

Bersambung ke halaman berikutnya...