Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalokasikan anggaran untuk persiapan pemilu yang dimulai tahun depan mencapai Rp21 triliun.
Besaran itu terdiri dari Rp14 triliun untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Rp5 triliun untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
"Untuk 2023 mengikuti siklus pemilu dan tahapan, kami estimasi kebutuhan mencapai Rp14 triliun untuk KPU dan Bawaslu Rp5 triliun," kata Ani dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Selasa (16/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ani mengatakan di tahun depan memang ada permintaan tambahan dana. Pihaknya pun sudah melakukan verifikasi terkait apa saja yang dibutuhkan.
Sebelumnya, total pagu anggaran tahapan Pemilu 2024 di 2022 yang disetujui DPR dan Kementerian Keuangan yaitu sebesar Rp8,06 triliun.
Ani pun menyebut anggaran pemilu paling besar adalah pada 2024. Namun, ia tidak mengatakan berapa besaran yang ia maksud itu.
"Anggaran pemilu paling besar adalah pada 2024, saat pelaksanaan pemilu itu terjadi. Jadi ini masih dalam proses tahapan persiapan pemilunya," kata Ani.
Belum lama ini KPU telah mengajukan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76,66 triliun.
Namun, anggaran tersebut belum cair karena belum disetujui oleh pemerintah dan DPR.
Berdasarkan dokumen yang diberikan Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan kepada CNNIndonesia.com, KPU mengusulkan pencairan anggaran secara bertahap.
KPU berharap mendapat anggaran Rp8,06 triliun tahun ini. Uang itu digunakan untuk membiayai persiapan Pemilu 2024 yang dimulai pertengahan tahun ini.
(mrh/dzu)