Airlangga Buka Suara soal Rencana Kenaikan Harga Pertalite

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal isu kenaikan harga BBM jenis subsidi seperti solar dan pertalite belakangan ini.

Ia mengatakan pemerintah memang mereview kebijakan harga BBM saat ini. Dalam review itu pemerintah mempertimbangkan banyak faktor sebelum mengambil keputusan soal kenaikan harga pertalite dan solar.

Pertimbangan pertama adalah soal potensi kenaikan inflasi. Kedua, dampaknya ke pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan ketiga, kebutuhan kompensasi yang diperlukan sebagai bantalan sosial untuk membantu masyarakat yang terimbas kenaikan harga BBM.

"Terkait dengan BBM, pemerintah sekarang memang sedang mereview kebutuhan akibat kenaikan harga baik dari sisi volume maupun kebijakan selanjutnya. Dari kajian, pemerintah menghitung potensi kenaikan inflasi dan efek ke PDB ke depan," katanya di Jakarta, Selasa (16/8).

Isu soal kenaikan harga BBM bersubsidi menguat belakangan ini. Isu salah satunya dihembuskan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Terkait dengan rencana kenaikan itu, Bahlil sudah meminta tolong ke media untuk menyampaikan ke masyarakat soal isu kenaikan itu.

[Gambas:Video CNN]

Ia mengatakan kenaikan harga BBM sangat terbuka mengingat harga minyak dunia sekarang ini cukup tinggi. Untuk harga minyak mentah berjangka Brent saja misalnya, per hari ini mencapai US$94,30 per barel.

Sementara, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS di level US$88,60 per barel. Bahlil mengatakan harga itu jauh di atas asumsi APBN 2022 yang hanya US$63-US$70 per barel.

"Sekarang harga minyak dunia rata-rata dari Januari sampai Juli US$105 per barel. Hari ini kalau US$100 per barel subsidi kita itu bisa mencapai Rp500 triliun. Tetapi kalau harga minyak per barel di US$105 kemudian dengan asumsi kurs dollar APBN rata-rata Rp14.750 dan kuota kita dari 23 juta kilo liter menjadi 29 juta maka terjadi penambahan subsidi," katanya dalam konferensi pers Jumat (12/8).

Bahlil mengatakan pemerintah masih menghitung semua kemungkinan terkait jebolnya kuota subsidi BBM itu. Hasil perhitungan sementara menunjukkan, anggaran yang dibutuhkan untuk subsidi BBM mencapai Rp500 triliun-Rp600 triliun.

Ia mengatakan kalau ini terjadi APBN lama-lama akan bermasalah. Pasalnya anggaran Rp500 triliun-Rp600 triliun mencapai 25 persen dari total APBN.

"Jadi tolong teman-teman sampaikan juga kepada rakyat rasa-rasanya sih untuk menahan terus harga BBM seperti sekarang, feeling saya (tidak kuat). Ini tidak sehat. Mohon pengertian baiknya. (Jadi) harus kita siap-siap kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi," katanya.