Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan menahan harga BBM bersubsidi 'cukup berat' atau menjadi tantangan tersendiri pada kuartal II 2022.
"APBN menahan harga BBM itu menjadi tantangan pada kuartal II 2022," ungkap Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022, Kamis (18/8).
Pemerintah telah menaikkan subsidi energi dari hanya Rp170 triliun menjadi Rp502 triliun. Dana itu digunakan untuk menahan harga BBM jenis Pertalite dan Solar, LPG, serta listrik dengan daya di bawah 3.500 VA di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, harga minyak mentah dunia memang mulai melandai. Namun, masih tetap tinggi di area US$90 per barel.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menghitung ulang kemampuan APBN dalam menahan harga BBM.
Ia menjelaskan harga BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar bersubsidi dijual di bawah harga keekonomian. Begitu juga dengan harga LPG dan tarif listrik yang dibebankan ke konsumen.
"Pertalite, Pertamax, Solar, LPG, listrik ini bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian. Ini harus kita tahu, untuk menahan agar inflasi tidak tinggi (kami menggelontorkan subsidi Rp502 triliun). Tapi apakah terus menerus APBN akan kuat? Ya nanti akan dihitung oleh menteri keuangan," papar Jokowi.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan alokasi subsidi energi yang sebesar Rp502 triliun rentan jebol jika penyaluran Solar dan Pertalite melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah.
Terpisah, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut kemungkinan kenaikan harga Pertalite terbuka mengingat harga minyak dunia sekarang ini cukup tinggi.
Menurut Bahlil, harga minyak mentah jauh di atas asumsi APBN 2022 yang hanya US$63 hingga US$70 per barel.
Saat ini, pemerintah masih menghitung kebutuhan Pertalite sampai akhir 2022. Hasil perhitungan sementara menunjukkan anggaran yang dibutuhkan untuk subsidi BBM mencapai Rp500 triliun sampai Rp600 triliun.
Lihat Juga : |
Ia menambahkan kalau ini terjadi APBN lama-lama akan bermasalah. Pasalnya, anggaran Rp500 triliun hingga Rp600 triliun setara 25 persen dari total APBN.
"Jadi tolong teman-teman sampaikan juga kepada rakyat rasa-rasanya sih untuk menahan terus harga BBM seperti sekarang, feeling saya (tidak kuat). Ini tidak sehat. Mohon pengertian baiknya. (Jadi) harus kita siap-siap kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi," tutup Bahlil.
(aud/bir)