Wapres Buka Suara Soal Wacana BBM Naik: Masih Terus Dipikirkan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan "wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak" (BBM) masih dalam pembahasan.
"Itu kan ada beban subsidi negara besar sekali. Subsidi kita itu lebih dari Rp500 triliun. Nah, jadi kalau ada kenaikan-kenaikan lagi, ini memang supaya subsidi ini bisa sustain, bisa terus berlanjut," ujar dia, dalam keterangan persnya, usai menghadiri Haul Akbar ke-23 Tahun Ulama Indonesia Alm. Habib Umar bin Hood Alatas, di Depok, Sabtu (20/8).
"Ini yang masih terus difikirkan, jadi masih dalam penggodokan. Masih dalam pembahasan, apakah akan dinaikkan apa tidak. Tapi bagaimana ini berjalan dengan baik," lanjutnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan kenaikan harga pertalite dan solar pekan depan.
"Mungkin minggu depan presiden akan mengumumkan mengenai apa dan bagaimana mengenai kenaikan harga ini. Jadi presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan demikian karena harga BBM kita termurah se-kawasan dan itu beban untuk APBN," ucap dia, di Universitas Hasanuddin, Makassar, dikutip dari YouTube, Jumat (19/8).
Sementara itu, organisasi relawan Jokowi, Galang Kemajuan (GK) Center, menyatakan siap mendukung rencana kenaikan harga Pertalite.
"Pada prinsipnya kita harus dukung kebijakan pemerintah, kita semua juga tahu beban subsidi terhadap BBM cukup luar biasa, dan kita juga tahu ada sebagian masyarakat yang mampu beli Pertamax tapi malah beli Pertalite," kata Sekjen GK Center Diddy Budiono, di sela-sela konferensi pers Musra Indonesia di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (20/8).
"Kita mendukung dan pasti harus membantu pemerintah melalui channel kita, organ sayap kita, masyarakat dan teman-teman yang berada di tengah masyarakat untuk mensosialisasikan bagaimana mendapat Pertalite dengan benar," lanjut dia.
"Kita harus tahu bahwa pemerintah kita pun tidak bisa berbuat banyak tentang harga, karena mengikuti harga dunia," Diddy menambahkan.
Tahun ini, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp502 triliun atau naik dari rencana awal yang hanya Rp170 triliun. Keputusan ini seiring dengan kenaikan harga minyak mentah dunia yang sempat tembus lebih dari US$100 per barel.
Pemerintah juga telah mengeluarkan wacana pembatasan pembelian BBM jenis pertalite dan solar lewat revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 selesai.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan revisi perpres tersebut belum juga rampung, sehingga pembatasan yang awalnya direncanakan mulai 1 Agustus belum bisa dilaksanakan.
"Implementasi QR Code belum kami laksanakan. Kami masih menunggu revisi Perpres 191," ujar Irto.
(rzr/frl/arh)