Harga Pertalite Rp10 Ribu, Maka 100 Ribu Orang Bakal Jatuh Miskin

Untuk meredam dampak kenaikan harga BBM subsidi, Josua mengingatkan pemerintah untuk menambah bansos berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat kelas menengah bawah.

"Bisa diberikan kepada warga menengah bawah, masyarakat rentan miskin juga," tutur Josua.

Salah satunya, sambung dia, sopir taksi dan ojek online. Sebab, jumlah penumpang berpotensi berkurang jika harga BBM subsidi naik.

Maklum, tarif taksi dan ojek online akan meningkat menyesuaikan harga BBM. Ketika harga taksi dan ojek online naik, maka masyarakat akan beralih ke transportasi umum yang lebih murah, seperti KRL atau busway.

"Mungkin setoran mereka sekarang mulai tinggi lagi, tapi dengan kenaikan inflasi, harga-harga semua naik, bisa saja tetap tidak cukup. Pengeluaran tetap lebih besar," jelas Josua.

Hal yang sama diungkapkan Faisal. Menurut dia, pemerintah sempat memberikan dana kompensasi kenaikan harga BBM pada 2014 atau 2015 lalu.

"Jadi, memang pemerintah sekarang juga harus menambah bansos kalau harga BBM subsidi naik," ungkap Faisal.

Namun, bantuan itu sifatnya jangka pendek, tiga bulan sampai enam bulan. Pemerintah tak mungkin memberikan dana kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terus menerus.

"Itu penyelamatan jangka pendek, hanya bantalan sementara," imbuhnya.

Untuk jangka panjang, masyarakat lagi-lagi cuma bisa mengandalkan penghasilannya sendiri. Di sini, pemerintah harus ikut berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat kelas menengah bawah agar lebih sejahtera.

"Caranya bagaimana? Ciptakan lapangan kerja, pendampingan UMKM," ucap Faisal.

Ia menyatakan pemberdayaan UMKM perlu dilakukan karena mayoritas masyarakat kelas menengah bawah bekerja di sektor informal. Mereka yang menjadi karyawan sektor formal atau pegawai kantoran biasanya sudah naik level ke kelas menengah.

Sementara, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan pemerintah harus memberikan BLT sekitar Rp800 ribu per bulan. Bantuan itu mininal digelontorkan selama enam bulan.

"BLT diberikan kepada masyarakat menengah bawah sekitar Rp800 ribu cukup, kalau Rp500 ribu tidak cukup," ujar Tauhid.

Selain itu, pemerintah juga bisa memanfaatkan tawaran Rusia yang menjual minyak mentah dunia lebih murah 30 persen dibandingkan harga pasar internasional. "Lebih murah 30 persen pengaruh banget, bisa jadi opsi," sarannya.

Jika biaya impor minyak bisa ditekan, maka pemerintah tak perlu menaikkan harga Pertalite dan Solar secara signifikan. Misalnya, harga Pertalite tetap di bawah Rp10 ribu per liter.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan Rusia sudah menawarkan Indonesia untuk membeli minyak dari Negeri Beruang Merah itu dengan harga lebih murah 30 persen dibandingkan harga pasar internasional.

Bahkan, Rusia mengatakan RI tak perlu takut dengan ancaman embargo AS. Sebab, Indonesia bisa membeli minyak dari Rusia dan membayarnya dengan rubel. "Kata Rusia tidak perlu takut, bayar pakai rubel saja. Konversi rupiah ke rubel," ungkap Sandiaga lewat Instagram-nya @sandiuno.

Beberapa pihak, sambung Sandiaga, memang ragu untuk mengimpor minyak dari Rusia karena takut diembargo oleh AS. Ketika diembargo, maka bank asal RI berpotensi didepak dari sistem Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT).

SWIFT merupakan sistem yang menghubungkan ribuan lembaga keuangan dunia, sehingga bank dapat mengirim dan menerima pesan transaksi dengan cepat dan aman. Dengan SWIFT, transaksi keuangan saat ini dapat dilakukan antar negara bahkan antar benua.

Ia menambahkan bahwa Jokowi sudah setuju mengimpor minyak dari Rusia karena harganya lebih murah daripada harga pasar internasional.

"Rusia nawarin ke kita, eh lu mau nggak India sudah ambil nih minyak kita harganya 30 persen lebih murah daripada harga pasar internasional. Kalau buat teman-teman CEO Mastermind ambil nggak? Ambil. Pak Jokowi pikir yang sama, ambil," tutup Sandiaga.