Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan pihaknya siap sudah siap menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada 18,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) usai Joko Widodo resmi mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) naik.
"Saat ini dari rencana Rp20,65 juta KPM penerima manfaat itu, sudah siap disalurkan PT Pos 18.486.756, sisanya sedang proses proses cleansing," kata Risma dalam konferensi pers, Sabtu (3/9).
Sedangkan sisanya, atau sebanyak 313.244 KPM, kata Risma, masih dalam proses cleansing atau pembersihan data.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Disampaikan Risma, proses cleansing ini dilakukan lantaran perubahan data KPM berlangsung cepat. Bahkan, data bisa berubah hanya dalam jarak waktu satu jam usai pengumuman.
"Karena seperti kami tahu, saat kami umumkan hari ini jam ini, satu jam atau berapa menit kemudian ada yang meninggal. Perlu kami cleansing masih ada sekitar 313.244 keluarga penerima manfaat di PT Pos tengah kami cleansing bersama," ujarnya.
Risma juga menuturkan bahwa pihaknya telah menyiapkan saluran bagi warga yang ingin memberikan usulan soal data penerima manfaat tersebut. Salah satunya lewat situs Usul Sanggah.
Risma menerangkan lewat situs tersebut, warga juga bisa mengusulkan dirinya sendiri sebagai penerima manfaat dan nanti akan dicek lebih lanjut oleh tim.
"Dan kami akan cek di lapangan antara daerah dan pendamping kami, kami memiliki pendamping sebanyak 70 ribu di seluruh Indonesia, itu yang harus kami klarifikasi, sebab terkadang bilangnya enggak terima, namun setelah kami cek dia sudah menerima PKH dan BPNT. Itu perlu kami klarifikasi datanya," tutur dia.
Diketahui, pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM jenis pertalite, solar subsidi, serta pertamax.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan harga pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter. Begitu juga dengan solar yang naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Kemudian, untuk pertamax dari Rp12.500, harganya naik menjadi Rp14.500 per liter.
Sebelumnya, pemerintah juga telan memutuskan untuk menambah bantuan sosial (bansos) sebesar Rp24,17 triliun untuk meredam dampak kenaikan harga pertalite dan solar subsidi.