PT Pertamina Patra Niaga memastikan stok BBM jenis Pertalite aman hingga 18 hari dihitung sejak Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga BBM hari ini, Sabtu (3/9).
Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan pasokan solar subsidi juga terpantau kuat sampai 20 hari ke depan.
"Pertalite dan Solar pada 2 September ini berada di angka yang aman, Pertalite di level 18 hari, Solar di level 20 hari," katanya dalam rilis pada Sabtu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, perusahaan terus memproduksi BBM pertalite dan solar yang dimonitor melalui Pertamina Integrated Enterprise Data and Center Command (PIEDCC) secara real time.
"Melalui PIEDCC, Pertamina dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam memastikan ketersediaan stok BBM hingga di SPBU. Misalnya, stok di salah satu SPBU sudah menipis, kami bisa mengalihkan distribusi dan menjadikan SPBU itu sebagai prioritas, jadi masyarakat jangan khawatir dan kami imbau untuk tidak melakukan pembelian berlebihan," kata Irto dalam keterangan resmi.
Ia mengakui tingkat konsumsi pertalite dan solar subsidi meningkat beberapa waktu terakhir. Namun, Irto tak menjelaskan rinci berapa kenaikan konsumsi dari dua jenis BBM tersebut.
"Jadi saat ini kondisinya adalah sebuah kombinasi, yakni meningkatnya rata-rata konsumsi harian masyarakat serta tingginya porsi konsumsi Pertalite dan Solar secara nasional. Kebutuhan yang sangat besar ini harus diimbangi dengan ketersediaannya, dan Pertamina berkomitmen untuk terus memenuhi kebutuhan ini," jelas Irto.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan harga pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter. Begitu juga dengan solar yang naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter.
"Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Ini berlaku satu jam saat diumumkan, berlaku pada 14.30 WIB," kata Arifin.
Untuk mengatasi dampak kenaikan harga pertalite dan solar subsidi, pemerintah telah menambah alokasi alokasi bantuan sosial (bansos) sebesar Rp24,17 triliun.
Bansos itu diberikan dalam tiga bentuk. Pertama, BLT sebesar Rp150 ribu kepada 20,65 juta KPM. BLT itu akan diberikan selama empat bulan dengan total Rp600 ribu. Namun, pemerintah menyalurkan bantuan dalam dua tahap kepada KPM.
Masing-masing keluarga akan mendapatkan Rp300 ribu dalam tahap pertama. Lalu, mereka akan kembali mendapatkan Rp300 ribu dalam tahap kedua.
Negara menganggarkan dana sebesar Rp12,4 triliun untuk menambah bansos tersebut. Kedua, BLT untuk pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta per bulan sebesar Rp600 ribu. BLT itu hanya diberikan satu kali kepada 16 juta pekerja.
Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp9,6 triliun untuk menyalurkan BLT tersebut.
Ketiga, pemerintah memberikan subsidi menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH sebesar Rp2,17 triliun untuk transportasi umum, seperti ojek.
(aud/dal)