Pemerintah Targetkan Kebijakan Satu Peta Rampung 2024

Pemerintah menargetkan percepatan kebijakan satu peta (one map policy) rampung pada 2024. Hal itu untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan kegiatan itu meliputi kompilasi, integrasi, sinkronisasi, dan berbagi data dan informasi geospasial (IG).

"Kompilasi, integrasi, sinkronisasi, kita harapkan 2024 sudah sebagian besar selesai. Tapi kalau pun sudah selesai mungkin saja petanya berubah," ujar Wahyu dalam media briefing di Kementerian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (13/9).

Peta bisa berubah karena pembangunan juga bisa berubah sepanjang waktu, seperti infrastruktur dan pelepasan kawasan hutan.

"Bukan berarti selesai (lalu) tidak boleh berubah. Tapi paling tidak perubahan itu sesuai dengan peruntukannya," ujar Wahyu.

Sementara itu, Kepala Badan Informasi Geospasial Aris Marfai mengatakan saat ini sudah 144 peta sudah dikompilasi dari total 158 peta tematik. Dari 144 peta tematik yang sudah dikompilasi, 84 informasi geospasial tematik (IGT) telah diintegrasikan.

Aris menambahkan percepatan kebijakan satu peta ini juga diperlukan untuk penanggulangan bencana.

"Kita bisa bayangkan bahwa penanggulangan bencana itu bukan semata-mata informasi tentang bencananya, tapi juga terkait dengan jumlah penduduk dan batas wilayahnya. Sehingga ketika mengambil aksi penanggulangan bencana menjadi lebih tepat," ujar Aris.

[Gambas:Video CNN]