Jerit Nelayan di Medan Sulit Dapat Solar Murah untuk Cari Ikan

Nelayan kecil di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara menjerit karena bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar yang mereka butuhkan untuk melaut melonjak. Pemerintah telah menaikkan harga BBM solar menjadi Rp6.800 per liter.

Akan tetapi, BBM solar yang diperoleh nelayan untuk melaut, didapat dari pedagang pengecer dengan harga Rp9.500 per liter.

Bahkan saat harga solar masih Rp5.150 per liter, nelayan mendapatkan dengan harga dari pedagang pengecer Rp7.500 per liter. Nelayan membutuhkan solar rata-rata antara 10 - 30 liter setiap pergi melaut.

Masalah itupun telah diadukan para nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kota Medan ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Jumat (16/9).

Ahmad Aji, salah satu nelayan mengaku nelayan kecil tidak bisa menikmati BBM solar karena untuk bisa mendapatkannya sangat rumit dan sulit. Sebab untuk bisa mendapat BBM bersubsidi, nelayan harus menunjukkan surat rekomendasi pengisian BBM bersubsidi dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Pemko Medan ke SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan).

Kemudian, rekomendasi bisa didapat jika nelayan telah memiliki 'Pass Kecil' atau surat izin kapal tangkap dengan kapasitas 1 - 10 GT dari DPKP.

"Nelayan banyak tidak paham mengurusnya, juga jauh. Harus ke DPKP di Medan atau ke Balai Perikanan di Medan Labuhan. Masa berlaku surat rekomendasinya juga singkat, jadi nelayan harus bolak balik mengurusnya jika ingin mendapat BBM subsidi, kan repot. Padahal waktu kita di darat tidak banyak, dan sosialisasi tentang ini juga tidak ada dari pemerintah," kata Ahmad Aji bersama nelayan lainnya.

Saat ini, lanjutnya, kondisinya semakin parah, karena SPBN yang ada di Bagan Deli Belawan sudah tutup, tidak lagi melayani pembelian BBM subsidi dari nelayan.

"Tapi anehnya, solar bersubsidi itu tetap beredar di pasaran dan dibeli nelayan dengan harga Rp9.500 per liter dari pedagang pengecer. Kami menduga masalah BBM ini sarat permainan dan yang menderita kami nelayan," ucap Ahmad Aji lagi.

Dalam kesempatan itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti permasalahan yang dialami nelayan terkait kesulitan untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

Abyadi mengatakan Ombudsman akan mengkaji permasalahan ini dan akan menyurati Pemko Medan agar segera membuka kantor unit pelayanan DPKP di Belawan serta melakukan sosialisasi terkait syarat-syarat pengurusan izin kapal, surat rekomendasi pengisian BBM dan lainnya.

"DPKP itu harus buka kantor unit layanannya di Belawan, karena nelayan di Medan kebanyakan tinggal di Belawan. Jadi nelayan tak jauh mengurus surat-surat perizinan dan dokumen lainnya. Pemerintah harus hadir melayani masyarakat," ujar Abyadi.

Di kantor unit layanan itu nantinya, lanjut Abyadi, harus memberikan layanan sesuai standar pelayanan publik, seperti harus jelas dituliskan jenis layanan apa saja yang diberikan, berapa biayanya, dan berapa lama waktu pengurusannya. Dan ini semua harus disosialisasikan ke masyarakat nelayan.

Kemudian terkait BBM bersubsidi yang tak pernah didapatkan nelayan kecil di Belawan serta masalah telah tutupnya SPBN di Bagan Deli Belawan, Ombudsman akan mempelajari hal ini dengan melakukan koordinasi ke Pemko Medan, Pertamina dan SKK Migas.

"Masalah ini perlu dilakukan penelusuran lebih dalam. Kenapa nelayan tak bisa mendapatkan BBM bersubsidi secara langsung dari SPBU dan SPBN, sementara BBM bersubsidi beredar di pasaran tapi harus dibeli nelayan dari pedagang pengecer dengan harga yang tinggi," ungkap Abyadi.

Menurut Abyadi perlu dilakukan penelusuran mengenai jumlah kuota BBM subsidi untuk nelayan.

"Alokasi BBM bersubsidi untuk nelayan di Belawan itu berapa besar dari SKK Migas, berapa besar yang terserap dan melalui perusahaan apa disalurkan. Kemudian SPBN di Belawan yang tutup itu apakah masih tetap mendapat kouta BBM bersubsidi dan kemana disalurkan. Ini semua baru bisa terjawab jika kita sudah bertemu dengan pihak Pertamina dan SKK Migas," tegas Abyadi. 

[Gambas:Video CNN]