Ekonom Minta Pemerintah Hitung Ulang Garis Kemiskinan di RI

Bank Dunia (World Bank) mengubah garis kemiskinan ekstrem menjadi US$2,15 per orang per hari atau Rp32.812 per hari (asumsi kurs Rp15.261 per dolar AS).

Hal ini tertuang dalam laporan Bank Dunia bertajuk East Asia and The Pacific Economic Update October 2022.

Garis kemiskinan ekstrem naik karena Bank Dunia mengubah basis perhitungan dari paritas daya beli (purchasing power parities/PPP) atau kemampuan belanja 2011 menjadi 2017.

Garis kemiskinan yang ditentukan Bank Dunia jauh berbeda dengan Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat garis kemiskinan sebesar Rp505.469 per kapita per bulan atau Rp16.848 per hari pada Maret 2022.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai pemerintah perlu mengkaji garis kemiskinan di RI. Masalahnya, angka yang ditetapkan pemerintah lebih kecil dibandingkan dengan beberapa negara lain.

Apalagi, inflasi terus meningkat di dalam negeri. Dengan kata lain, pengeluaran masyarakat juga akan meningkat karena harga semakin mahal.

"Ini kan inflasi kita meningkat, walaupun tak setinggi negara lain, tapi tetap lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, maka otomatis semestinya garis kemiskinan berubah," ucap Faisal kepada CNNIndonesia.com, Jumat (30/9).

Namun, Faisal mengingatkan kenaikan garis kemiskinan di RI tak semata-mata karena Bank Dunia. Namun, pemerintah tetap harus melihat kondisi di dalam negeri dalam menentukan garis kemiskinan tersebut.

"Bukan hanya karena Bank Dunia, tapi karena kondisi di dalam negeri," terang Faisal.

Senada, Ekonom Makro LPEM Universitas Indonesia Teuku Riefky mengatakan pemerintah perlu mengubah garis kemiskinan di dalam negeri. Namun, acuannya jangan cuma Bank Dunia, tapi juga situasi di RI.

"Memang perlu terus dipikirkan apakah garis kemiskinan yang ditetapkan sudah tepat dan relevan dengan kondisi sekarang atau belum. Tapi satu hal yang dipikirkan juga ini jangan sampai reaktif terhadap standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia dan tentu perlu dipikirkan plus minus nya," ujar Teuku.

Menurut Teuku, garis kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia bersifat umum dan tidak melihat kondisi detail sebuah negara. Dengan demikian, tak semua negara bisa menerapkan batas garis kemiskinan sesuai Bank Dunia.

"Saya rasa dari Indonesia nggak perlu ada langsung perubahan. Standar kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia ini cukup universal, artinya tidak menangkap karakteristik dan spesifik negara. Jadi tidak bisa semerta-merta saat Bank Dunia mengubah, kita juga ikut mengubah," jelas Teuku.

[Gambas:Video CNN]