Penyelenggara Respons soal Kenaikan Biaya Pelatihan Kartu Prakerja

Penyelenggara atau Pihak Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja angkat suara soal kenaikan bantuan biaya pelatihan pada 2023 mendatang.

Kepala Komunikasi PMO Prakerja William Sudhana menjelaskan bahwa ada perbedaan antara skema semi bansos dan skema normal yang akan diterapkan tahun depan.

"Porsi bantuan pelatihan menjadi lebih besar, lalu hadir dalam berbagai moda, yakni daring, luring, dan bauran, dibandingkan dulu yang hanya daring karena pandemi," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/10).

"Pada saat skema normal nanti tahun 2023, penerima bantuan sosial dari kementerian atau lembaga lain juga bisa menjadi penerima manfaat Kartu Prakerja," lanjutnya.

Kartu Prakerja sebagai salah satu kebijakan semi bansos awalnya memberikan total insentif Rp3,55 juta kepada peserta yang lolos seleksi.

Terdiri dari biaya pelatihan Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp2,4 juta yang diberikan sebanyak empat kali (Rp600 ribu per bulan), dan insentif survei Rp150 ribu (tiga kali survei).

Sementara, total bantuan tahun depan naik menjadi Rp4,2 juta per peserta. Terdiri dari biaya pelatihan Rp3,5 juta.

Kemudian, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Bentuk pelatihan yang akan diterima peserta Kartu Prakerja 2023 terdiri dari daring, luring, dan bauran.

"Jadi kombinasi daring dan luring, seperti sesi 1-2 dari online, lalu disambung dengan webinar atau kelas fisik dan lain sebagainya, yang saat ini belum final prosesnya," jelasnya.

William juga menyinggung soal transparansi saldo pelatihan yang naik dari Rp1 juta menjadi Rp3,5 juta. "Bantuan pelatihan dialokasikan ke rekening virtual yang tidak bisa dicairkan dalam bentuk tunai," katanya.

"Jika sampai akhir tahun masih tersisa saldo pelatihannya, maka akan dikembalikan ke kas negara," pungkas William.

[Gambas:Video CNN]