Jokowi soal Penanganan Inflasi RI: Cari Negara yang Detail Kayak Kita!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini tidak ada negara lain yang melakukan kerja serinci Indonesia dalam mengendalikan tekanan inflasi.

"Gak ada, cari negara yang kerja kayak kita detail gitu," ujar Jokowi saat menghadiri Investor Daily Summit 2022 di Jakarta, Selasa (11/10).

Biasanya, sambung Jokowi, negara lain mengendalikan inflasi melalui bank sentral dengan menaikkan suku bunga acuan.

"Kita tidak hanya urusan menaikkan suku bunga yang itu menjadi kewenangan dari Bank Indonesia, tetapi dalam praktik riil kita juga langsung masuk ke sumbernya, yaitu apa? Kenaikan (harga) barang dan jasa," ujarnya.

Dalam hal ini, kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral seiring dengan kebijakan fiskal yang dieksekusi pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Misalnya, untuk meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah memberikan bantuan sosial hingga subsidi energi yang nilainya mencapai Rp502,6 triliun.

'Saya lihat di keseharian antara BI dan Kemenkeu berjalan seiring, berjalannya rukun, komunikasi baik sehingga fiskal dan moneter bisa berjalan bersama," ujarnya.

Untuk menjaga harga barang, ia juga melibatkan peran pemerintah daerah. Setidaknya, ia sudah dua kali mengumpulkan seluruh kepala daerah. Langkah itu akan terus dilakukan secara berkala dibarengi evaluasi setiap dua pekan sekali.

Ia telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggunakan Dana Transfer Umum (DTU) sebesar dua persen dan pos anggaran belanja tidak terduga di postur APBD masing-masing untuk upaya pengendalian inflasi.

"Misalnya ada kenaikan bawang merah di sebuah provinsi, sebutlah Lampung, sumber bawang merah dimana, Brebes. Karena harga bawang merah naik di Lampung, pemda bisa langsung beli ke Brebes atau menutup ongkos transportasi dibebankan ke APBD," ujarnya.

Di Jabodetabek, jika ada kenaikan harga telur ayam yang mendorong inflasi, pemerintah setempat bisa menanggung ongkos angkut untuk meningkatkan pasokan dari daerah produsen komoditas, seperti Blitar.

"Sudah ongkos angkut dari Blitar ke Jabodetabek ditutup oleh pemda. Sehingga harga itu adalah harga peternak, harga petani," katanya.

Tak ayal, inflasi pada September lalu realisasinya hanya 5,9 persen atau di bawah perkiraan, 6,8 persen. Padahal, pada bulan yang sama pemerintah menaikkan harga BBM subsidi, pertalite dan solar.

"Kalau kita bandingkan dengan negara lain, di Argentina (inflasi) sudah 85 persen dengan kenaikan suku 3.700 bps. Kita inflasi 5.9 persen dengan perubahan suku bunga di 75 bps," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]