Ekonom Respons Survei Kompas: Seharusnya Ada Paket 'Anti-Resesi'

Sektor ekonomi dan penegakan hukum berada pada level terendah dalam survei Litbang Kompas terbaru. Ekonom menganggap ini sejalan dengan harga-harga barang yang naik, terutama bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Dalam survei periode Oktober 2022, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum turun hingga menyentuh ke angka 51,5 persen dari sebelumnya 57,5 persen pada Juni 2022.

Sedangkan kepuasan publik pada aspek lain, seperti ekonomi berada di angka 50,8 persen.

Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal mengatakan kepercayaan masyarakat turun terhadap perekonomian RI karena harga barang-barang yang naik pada tahun ini.

"Sejalan dengan kenaikan harga barang-barang ditambah dengan permasalahan minyak goreng, permasalahan komoditas lain, harga BBM subsidi meningkat, tentu saja ini akan meningkatkan ketidakpuasan dari masyarakat," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (25/10).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut penurunan kepercayaan masyarakat berkorelasi dengan kenaikan harga BBM subsidi di tengah naiknya tekanan biaya hidup.

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) sebesar 50 bps ke 4,75 persen juga berdampak pada persepsi masyarakat tentang indikasi terjadinya kenaikan tingkat bunga pinjaman.

"Harusnya kan muncul paket kebijakan antisipasi resesi global, tapi yang terjadi adalah kebijakan yang sifatnya fragmentasi atau sektoral, sehingga ketidakpuasan atas kinerja pemerintah memburuk," jelas Bhima.

Lebih lanjut ia menjelaskan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat akan berdampak pada penundaan belanja barang sekunder dan tersier. Sehingga, masyarakat ke depan bakal lebih berhemat karena ekonomi di ambang ketidakpastian.

Ia menyarankan pemerintah melalui kementerian terkait untuk segera meluncurkan paket kebijakan yang bisa meringankan beban biaya hidup masyarakat serta mengendalikan stabilitas harga pangan dan energi.

"Selain itu, soal penciptaan lapangan kerja kuncinya di investasi padat karya. Ada yang kurang sinkron juga dan perlu dibenahi ketika investasi besar datang dan realisasi investasi naik, tapi di sisi lain serapan kerjanya tidak sebanyak 10 tahun lalu," imbuh dia.

Bhima juga menyarankan perubahan UU Cipta Kerja, terutama terkait aturan pengupahan tenaga kerja, sehingga bisa meningkatkan daya beli dan lebih responsif dalam menghadapi resesi tahun depan.

[Gambas:Video CNN]