Menakar Taji G20 Bantu Atasi Gejolak Ekonomi Dunia

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 akan dimulai hari ini, Selasa (15/11) hingga besok, Rabu (16/11) di kawasan Nusa Dua, Bali. Pertemuan antar kepala negara di dunia ini berlangsung di tengah gejolak ekonomi global menyusul pandemi covid-19 dan perang Rusia-Ukraina.

Presiden Rusia Vladimir Putin tidak hadir dalam pertemuan tersebut bersama dua kepala negara lainnya Presiden Brasil Jair Bolsonaro dan Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador.

"Saya kira ada 17 pemimpin yang akan tiba di sini mulai besok malam, tiga pemimpin tidak datang," kata Luhut di Nusa Dua Bali dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring.

Luhut mengatakan Putin tak bisa hadir karena ada masalah yang harus diselesaikan di dalam negerinya. Senada, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy yang sebelumnya dikatakan akan hadir sebagai tamu dan melakukan pembicaraan "empat mata" dengan Putin di sela-sela KTT juga tak hadir langsung.

Ukraina diundang sebagai tamu karena bukan negara anggota G20. Tapi karena ada perang, Zelenskyy diundang langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk hadir ke Bali.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan jika melihat dari permasalahan dunia saat ini, tanpa kehadiran dua pemimpin negara tersebut, artinya gejolak ekonomi dunia tak bisa teratasi secepat mungkin.

"Untuk mengatasi gejolak ekonomi global saat ini utamanya ada di Rusia dan Ukraina. Tapi karena keduanya tak hadir, padahal keduanya sebagai inti permasalahan (penyebab perang), maka bisa dibilang KTT G20 tak bisa mengatasi gejolak ekonomi dunia," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Apalagi, kata Bhima, jika tidak terjadi komunike, maka bisa dibilang ini menjadi penyelenggaraan KTT paling gagal sejak G20 dilaksanakan. Pasalnya komunike dinilai menjadi bagian penting dari pelaksanaan acara besar tersebut.

"Jadi kalau tidak terjadi komunike ini bisa jadi salah satu G20 paling gelap dalam sejarah penyelenggaraan G20. Belum pernah terjadi sebelumnya (tanpa komunike)," jelasnya.

Komunike adalah pernyataan bersama para anggota G20 yang berisi komitmen bersama yang telah disepakati sejak awal pelaksanaan G20 hingga acara selesai. Biasanya berisi mengenai isu-isu terkini yang akan ditindaklanjuti kembali oleh masing-masing negara dan biasanya dibacakan saat penutupan acara G20.

Luhut yang ditanya oleh awak media pun menjelaskan tidak masalah jika komunike tak dilakukan karena memang situasi dunia sedang tak stabil.

Namun Bhima tak sependapat, menurutnya tanpa komunike, pelaksanaan G20 tampak sia-sia. Permasalahan dunia harusnya tak menjadi penghalang tidak dilakukannya komunike.

Pasalnya, pada 2021 lalu G20 di Roma dengan kondisi yang sama bisa menghasilkan 61 komitmen bersama, mulai dari isu kesehatan, pariwisata, ekonomi global, pendanaan, ketahanan pangan, hingga perubahan iklim. Sehingga, Bhima menilai seharusnya Indonesia bisa menghasilkan komitmen yang sama.

"Kalau G20 di Bali nggak mencapai komunike ya bisa dikatakan sebenarnya bentuk kegagalan ya dalam G20 kali ini. Karena di Roma pun dengan tensi perang dagang yang meningkat dan kemudian juga ada pandemi, pada saat itu ada tuh namanya G20 leader declaration yang memuat 61 poin pernyataan," jelasnya.

"Kalau tidak ada komunike di Bali artinya anggaran yang selama ini digunakan itu bisa dibilang sebagian terbuang percuma," imbuhnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Warisan KTT G20 di Indonesia

Pengamat menilai tindak lanjut hasil KTT G20 penting dalam mengatasi gejolak ekonomi dunia. Ilustrasi. (istockphoto/Bet_Noire).

Sementara, terkait dengan komitmen yang dihasilkan di acara sampingan G20, Bhima menilai terpenting adalah tindak lanjut ke depannya. Sebab, jika komitmen tak bisa berujung pada kesepakatan, maka tak akan memberikan hasil ekonomi dalam negeri.

"Investasi yang di side event yang penting tindak lanjutnya, sehingga menjadi realisasi investasi dan berdampak positif bagi perekonomian terutama menghadapi resesi. Karena investasi porsinya 28 persen dari total motor penggerak perekonomian Indonesia," jelasnya.

Warisan KTT G20 di Indonesia

Sementara, Ekonom Makro LPEM Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky mengatakan di tengah semua kritikan yang datang, Indonesia perlu diacungi jempol karena berhasil menjadi tuan rumah G20. Ini tentu akan membuat nama Indonesia lebih dikenal dunia.

Selain itu, ekonomi Bali setidaknya bisa kembali bangkit untuk sesaat selama pelaksanaan acara sampingan hingga puncak G20 pada bulan ini.

Riset UI sebelumnya memperkirakan belanja tamu atau delegasi peserta G20 yang hadir di Bali bisa mencapai Rp10 triliun.

"Tentu kita berharap KTT G20 bisa menghasilkan keputusan konkret untuk mengatasi kondisi saat ini, tidak hanya ekonomi, tapi juga kemanusian yang sedang membayangi kondisi dunia. Kita cukup yakin Indonesia bisa menghasilkan keputusan konkrit," jelasnya.

Salah satu komitmen konkret yang dinilai berhasil dicapai Indonesia dalam rangkaian pelaksanaan Presidensi G20 ini adalah pembuatan pandemic fund atau dana pandemi yang dilaunching oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 13 November 2022.

"Pandemic fund ini merupakan legacy dari G20 Indonesia yang sangat konkrit dan dibutuhkan kondisi dunia saat ini," kata Riefky.

Dana pandemi hampir sama dengan dana bailout milik IMF yang biasanya digunakan untuk membantu banyak negara yang membutuhkan pembiayaan karena kesulitan ekonomi. Sedangkan, dana pandemi fokus pendanaan di bidang kesehatan.

Selain itu, komitmen lain yang diharapkan bisa terlaksana di KTT G20 adalah climate change atau perubahan iklim. Diharapkan rencana negara maju untuk membantu negara berkembang beralih ke energi bersih bisa diwujudkan.

"Tentu perlu komitmen konkret pengurangan emisi dan pendanaan negara maju terhadap negara berkembang yang sebelumnya belum terjadi secara konkrit. Ini kita harapkan bisa terjadi di KTT G20 ini," kata dia.

[Gambas:Photo CNN]

Kemudian, mengenai ketahanan pangan. Diharapkan salah satu hasil komitmen yang muncul adalah bagaimana langkah nyata mengatasi ancaman krisis pangan dunia.

"Food security juga perlu ada komitmen konkret untuk meningkatkan supply produksi pangan global dan ini lagi-lagi membutuhkan banyak solusi secara bersamaan untuk mengatasi gejolak ekonomi," pungkasnya.

Salah satu komitmen investasi yang berhasil dilakukan adalah dari Amerika Serikat (AS) senilai US$700 juta atau sekitar Rp10,8 triliun (asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS).

Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden AS Joe Biden dalam pembukaan pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi. "Bersama mengejar masa depan yang lebih baik melalui Millennium Challenge Corporation (MCC) untuk berinvestasi hampir US$700 juta," jelas Biden.

[Gambas:Video CNN]