Kemendagri Panggil Bupati Meranti Pekan Depan Imbas Kisruh DBH

Pemerintah pusat bakal mengajak Bupati Kabupaten Meranti Muhammad Adil duduk bersama membahas kisruh dana bagi hasil (DBH) yang mencuat ke publik pekan depan.

Pemanggilan ini imbas dari protes Adil mengenai DBH yang tidak sesuai dengan perhitungannya, sehingga menyebut Kementerian Keuangan berisi iblis dan setan.

"Meranti rencana Selasa (20/12) besok kita ada pertemuan," ujar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni dalam media briefing TKDD di Gedung Kementerian Keuangan, Jumat (16/12).

Menurutnya, pertemuan akan dilakukan di kantornya yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Riau, Bupati Meranti, dan juga perwakilan Kementerian ESDM.

"Rapat tertutup tapi hasilnya bisa diketahui, nanti kami sampaikan," jelasnya.

Di sisi lain, Agus mengakui memang ada kesalahpahaman dan perbedaan data yang dimiliki sehingga kisruh DBH ini terjadi. Dalam hal ini, perbedaan terkait data per kapan yang dimiliki.

Ia mengatakan data yang dimiliki oleh pemerintah pusat adalah update terbaru. Kemungkinan data yang dimiliki oleh Bupati Adil dinilai bukan data terkini.

"Rekonsiliasi kadang enggak lapor ke kepala daerahnya, makanya itu penting untuk memberi tahu (dalam pertemuan ini)," pungkasnya.

Bupati Kabupaten Meranti Muhammad Adil sebelumnya menyampaikan kekesalan kepada Kementerian Keuangan karena dana bagi hasil (DBH) yang diterima daerahnya hanya bertambah Rp700 juta.

Padahal, wilayahnya sebagai salah satu penghasilan minyak besar harusnya menerima DBH lebih tinggi dengan lonjakan harga minyak ke US$100 per barel.

Kekesalan yang disampaikan ini bahkan berujung hingga menyebut Kemenkeu berisi setan dan iblis.

"Kami tahun ini hanya menerima Rp115 miliar, naik hanya Rp700 juta saja. Liftingnya naik, asumsi US$100 barel. Tapi naiknya kok Rp700 juta," kata Adil.

[Gambas:Video CNN]