Gubernur Malut: Ekonomi Tumbuh 27 Persen Tapi Masyarakat Tak Menikmati

Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba mengeluh ke Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi wilayahnya tidak dirasakan oleh penduduk.

Padahal, pertumbuhan ekonomi wilayahnya yang pada kuartal III lalu mencapai 27 persen itu tertinggi di dunia.

"Di Maluku Utara pertumbuhan ekonomi tinggi, sebenarnya masyarakatnya tidak menikmati apa-apa," ujarnya dalam acara Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022, Rabu (21/12).

Selain itu, ia mengatakan juga sangat bingung dengan wanti-wanti Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebutkan meski ekonominya tumbuh tinggi, tapi harus hati-hati.

"Viral Maluku Utara itu 27 persen pertumbuhan ekonomi, katanya hati-hati. Saya berpikir kalau kita hati-hati akan sulit menjaga pertumbuhan ekonomi. Sebab di sana, Maluku Utara hampir pulau semua ada tambang nikel dan berpotensi merusak suasana keadaan Maluku Utara," jelasnya.

Menurutnya, ada dua masalah yang harus diselesaikan daerahnya. Pertama, pertumbuhan ekonomi agar dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Kedua, aktivitas ekonomi tidak merusak lingkungan karena penerimaan utama wilayahnya dari pertambangan.

Permasalahan itu, kata dia, bisa diselesaikan jika wilayahnya memiliki anggaran yang cukup. Namun, dananya cuma sedikit, sehingga ia memerlukan tambahan dana.

"Karena itu, bu menteri saya minta uang saja, untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di Maluku Utara," imbuhnya sembari tertawa.

Terkait keluhan ini, Sri Mulyani mengatakan bahwa yang dimaksud Jokowi adalah menjaga agar pertumbuhan yang tinggi tak turun.

"Untuk pak gubernur Maluku Utara untuk pertumbuhan 27 persen waktu bapak presiden bicara hati-hati itu sebetulnya jangan sampai turun lagi, bukannya sampai tidak meningkat," jelasnya.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak memberikan dampak ke masyarakat, Sri Mulyani menyarankan agar Maluku Utara menggunakan APBD-nya untuk membangun infrastruktur umum yang bisa langsung dirasakan oleh penduduknya.

"Mungkin anggaran dari APBD atau APBN untuk membangun terutama masyarakat sekitarnya, sehingga mereka tidak merasa terisolasi atau tidak mendapatkan manfaat. Ini kita akan melihat, menggunakan instrumen TKDD atau instrumen di tempat bapak dengan APBD-nya," kata dia.

Kemudian, terkait perusahaan pertambangan yang ada di Maluku Utara, ia mengatakan sudah memenuhi syarat amdal dan tak merusak lingkungan sehingga hal tersebut tak perlu dikhawatirkan.

"Investasi besar mengenai nikel dampak lingkungannya, ini saya yakin ibu Siti (menteri LHK) waktu investasi sudah ada amdalnya, sehingga dampak lingkungan seharusnya tidak akan mengkhawatirkan," jelasnya.