Krisis Minyak Goreng di Negeri Kaya Sawit

CNN Indonesia

Selasa, 27 Des 2022 10:05 WIB

Harga minyak goreng di Indonesia sempat menyentuh Rp20 ribu-an per liter pada 2021- pertengahan 2022. Tak hanya itu pasokannya pun sempat langka. — Harga minyak goreng di Indonesia sempat menyentuh Rp20 ribuan per liter pada 2021- pertengahan 2022. Tak hanya itu pasokannya pun sempat langka. (CNN Indonesia/Safir Makki).

Jakarta, CNN Indonesia --

Berawal pada Agustus 2021 hingga akhir tahun tersebut, masyarakat Indonesia dihadapkan dengan lonjakan harga dan kelangkaan pasokan minyak goreng.

Kala itu, rata-rata harga minyak goreng melonjak ke level Rp20 ribuan per liter, bahkan bisa lebih tinggi di beberapa wilayah Indonesia.

Pada November 2021, Kementerian Perdagangan menyatakan kenaikan harga minyak goreng dipicu meroketnya harga Crude Palm Oil (CPO) akibat gangguan pasokan untuk bahan baku. Namun, Kemendag tak mengintervensi kenaikan harga dengan alasan stok dalam negeri masih 638 ribu ton dan cukup untuk kebutuhan 1,5 bulan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga :

KALEIDOSKOP 2022

Ancaman Badai PHK di Tengah Laju Kencang Ekonomi Indonesia

Tak lama, pemerintah mengeluarkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan kemasan premium Rp14 ribu per liter. Kebijakan ini diterapkan sejak 19 Januari 2022 hingga Juni 2022.

Sayangnya, gara-gara kebijakan tersebut, pasokan minyak goreng justru semakin langka dan membuat warga antre hingga 10 kilometer di beberapa wilayah RI.

Pemerintah kemudian mencabut aturan itu dan melepas harga minyak goreng kemasan sesuai mekanisme pasar. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan subsidi untuk minyak goreng curah. Namun, HET minyak goreng curah naik dari Rp11.500 per liter menjadi Rp14 ribu per liter atau setara Rp15.500 per kg.

Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan Rp7,6 triliun untuk subsidi 250 juta liter migor kemasan per bulan, atau setara Rp1,5 miliar liter dalam enam bulan.

Lihat Juga :

Harga Emas Antam Anjlok ke Rp1,004 Juta per Gram Imbas Penguatan Dolar

Nahas, kebijakan ini malah gagal total. Faktanya minyak goreng masih tetap langka baik di pasar ritel maupun tradisional.

Sebagai upaya untuk menyelamatkan pasokan, Jokowi lantas mengambil langkah ekstrem dengan melarang ekspor CPO dan turunannya pada 28 April 2022.

Namun, aturan itu hanya berlaku kurang dari sebulan. Jokowi kembali membuka keran ekspor CPO dan turunannya mulai 22 Mei 2022 lalu.

M Lutfi yang saat itu menjabat sebagai menteri perdagangan menduga masalah minyak goreng disebabkan oleh penimbunan dan penyelundupan.

Lihat Juga :

Aturan Jokowi: Fasilitas Golf-Pacuan Kuda Bos Kantor Bakal Kena Pajak

Usut punya usut, salah satu biang kerok masalah minyak goreng langka dan mahal adalah ulah mafia.

Kejaksaan Agung kemudian menetapkan lima tersangka dalam kasus skandal pemberian ekspor minyak sawit mentah (CPO) pada April 2022.

Salah satu tersangka justru pejabat Kementerian Perdagangan yaitu Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana.

Selain Wisnu, tersangka lainnya adalah tiga bos perusahaan sawit yaitu; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA, dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas Picare Tagore Sitanggang.

Lihat Juga :

Profil Transnusa, Maskapai RI Pemborong 30 Pesawat Made in China

Terakhir, nama pendiri dan penasihat kebijakan/analisa PT Independent Research & Advisory Indonesia Lin Che Wei juga ikut terseret dalam kasus tersebut.

Kejagung menduga Wisnu bermufakat jahat dengan pihak swasta untuk melakukan proses penerbitan persetujuan ekspor.

Kasus ini berkaitan dengan penerbitan persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya tidak mendapat izin karena tidak memenuhi syarat Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).

Aturan soal DMO dan DPO tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan nomor 129/2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO) dan harga penjualan di dalam negeri (DPO).

Mengutip aturan tersebut, jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri minimal 20 persen untuk CPO, bleached and deodorized palm olein dari total volume ekspor.

Kemudian, harga penjualan dalam negeri untuk CPO sebesar Rp9.300 per kg termasuk PPN. Untuk refined, bleached, dan deodorized palm olein sebesar Rp10.300 per kg termasuk PPN.

Jumlah kebutuhan dalam negeri dan harga penjualan dalam negeri dalam aturan itu harus dipenuhi oleh pengusaha jika ingin melakukan ekspor CPO dan produk turunannya.

Selang dua bulan dari keterlibatan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag tersangkut kasus korupsi minyak, Menteri Perdagangan M Lutfi dilengserkan dari jabatannya dan diganti oleh Ketua PAN Zulkifli Hasan.

Zulhas pun mengeluarkan sejumlah jurus untuk menanggulangi kelangkaan minyak. Salah satunya, Kemendag mensosialisasikan kepada masyarakat mana saja tempat-tempat di setiap wilayah warga bisa mendapatkan minyak goreng curah seharga Rp14 ribu per liter. Menurutnya, terdapat sekitar 10 ribu tempat penampung minyak yang siap dikirim minyak goreng dari pabrik.

Menurut Zulkifli, kunci untuk menyelesaikan permasalahan minyak goreng adalah konsistensi dan distribusi. Konsistensi dalam hal ini mengacu pada peraturan yang dibuat pemerintah untuk mengatasi permasalahan minyak goreng.

Terkait distribusi, ia mengaku sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak khususnya pengusaha. Zulkifli cukup yakin dengan sistem perizinan ekspor yang ada, pengusaha nakal tidak lagi bisa berulah.

Lihat Juga :

Jokowi Resmikan Dua Bendungan Penangkal Banjir Jakarta Hari Ini

Sebab, jika pengusaha tidak tertib dengan peraturan, mereka tidak akan mendapatkan izin ekspor. Hal tersebut dapat membuat tangki penuh dan produksi minyak goreng terhambat.

Sementara itu, Peneliti ekonomi INDEF Nailul Huda mengungkapkan alasan kenaikan serta kelangkaan harga minyak terjadi akibat minimnya peran pemerintah dalam menjaga stok. Untuk itu, menurutnya, para stakeholder mesti memperbarui sistem Domestic Market Obligation (DMO) agar kenaikan harga minyak tahun ini tak terulang di waktu mendatang. Salah satunya dengan memperketat peraturan DMO.

"Memang tahun ini menjadi pembelajaran bagi stakeholder bahwa menjaga stok itu sangat-sangat penting. Makanya kemarin gelagapan ketika harga tinggi di pasar internasional terus stok buat dalam negeri kosong. Makanya sistem stok ini yang harus diperbaharui," kata Nailul saat dihubungi, Senin (19/12).

Bernada serupa, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan salah satu penyebab krisis minyak goreng sepanjang 2021-2022 adalah tidak adanya kewajiban bagi produsen dalam negeri untuk mengalokasikan produksi CPO untuk kebutuhan produksi migor.

[Gambas:Photo CNN]

"Sehingga dengan kenaikan harga komoditas yang kita saksikan di 2021 dan 2022 ini bisa kemudian lebih mendorong para pelaku usaha untuk mengekspor produknya dibandingkan dengan menjual produknya di dalam negeri," ujar Yusuf.

Ia menilai kebijakan pemerintah menerapkan DMO dalam produksi palm oil saat terjadi krisis adalah langkah tepat. Meskipun, menurutnya, pemerintah mesti menganalisis ulang akar penyebab terjadinya krisis minyak goreng berasal dari produksi atau justru distribusi.

Pasalnya, CPO yang diolah menjadi minyak goreng memiliki alur distribusi yang panjang sehingga proses pengawasan dari pemerintah pun krusial untuk dilakukan. Yusuf pun menyoroti pihak-pihak penimbun migor dalam jumlah besar ketika krisis terjadi hingga menyebabkan kelangkaan dan harga mahal.

"Inilah yang kemudian perlu menjadi pembelajaran bagi stakeholder terkait bagaimana melakukan pengawasan alur distribusi dari minyak goreng itu sendiri," ucapnya.

Lihat Juga :

Kebijakan Kartu Kredit 2023, BI Resmi Perpanjang Relaksasi Denda

Lebih jauh, Yusuf merekomendasikan agar pemerintah tak membuat kebijakan tanpa melihat keadaan secara universal saat mitigasi krisis migor. Menurutnya, kebijakan memberikan subsidi tanpa memastikan ketersediaan migor di pasar bisa menjadi kurang efektif.

"Kebijakan ini tidaklah salah, namun perlu juga ditambah dengan kebijakan memantau ketersediaan minyak goreng di setiap daerah. Nantinya hasil pemantauan ini bisa mendorong pemerintah untuk misalnya melakukan ekspor minyak goreng dari satu daerah ke daerah yang lain," papar Yusuf.

Langkah ini bisa memastikan tiap daerah memiliki ketersediaan yang sama sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Hal ini juga bisa menekan terjadinya kenaikan harga yang sangat signifikan di daerah-daerah dengan stok minyak goreng minim.

[Gambas:Video CNN]