Krisis Minyak Goreng di Negeri Kaya Sawit

Selang dua bulan dari keterlibatan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag tersangkut kasus korupsi minyak, Menteri Perdagangan M Lutfi dilengserkan dari jabatannya dan diganti oleh Ketua PAN Zulkifli Hasan.

Zulhas pun mengeluarkan sejumlah jurus untuk menanggulangi kelangkaan minyak. Salah satunya, Kemendag mensosialisasikan kepada masyarakat mana saja tempat-tempat di setiap wilayah warga bisa mendapatkan minyak goreng curah seharga Rp14 ribu per liter. Menurutnya, terdapat sekitar 10 ribu tempat penampung minyak yang siap dikirim minyak goreng dari pabrik.

Menurut Zulkifli, kunci untuk menyelesaikan permasalahan minyak goreng adalah konsistensi dan distribusi. Konsistensi dalam hal ini mengacu pada peraturan yang dibuat pemerintah untuk mengatasi permasalahan minyak goreng.

Terkait distribusi, ia mengaku sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak khususnya pengusaha. Zulkifli cukup yakin dengan sistem perizinan ekspor yang ada, pengusaha nakal tidak lagi bisa berulah.

Sebab, jika pengusaha tidak tertib dengan peraturan, mereka tidak akan mendapatkan izin ekspor. Hal tersebut dapat membuat tangki penuh dan produksi minyak goreng terhambat.

Sementara itu, Peneliti ekonomi INDEF Nailul Huda mengungkapkan alasan kenaikan serta kelangkaan harga minyak terjadi akibat minimnya peran pemerintah dalam menjaga stok. Untuk itu, menurutnya, para stakeholder mesti memperbarui sistem Domestic Market Obligation (DMO) agar kenaikan harga minyak tahun ini tak terulang di waktu mendatang. Salah satunya dengan memperketat peraturan DMO.

"Memang tahun ini menjadi pembelajaran bagi stakeholder bahwa menjaga stok itu sangat-sangat penting. Makanya kemarin gelagapan ketika harga tinggi di pasar internasional terus stok buat dalam negeri kosong. Makanya sistem stok ini yang harus diperbaharui," kata Nailul saat dihubungi, Senin (19/12).

Bernada serupa, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan salah satu penyebab krisis minyak goreng sepanjang 2021-2022 adalah tidak adanya kewajiban bagi produsen dalam negeri untuk mengalokasikan produksi CPO untuk kebutuhan produksi migor.

"Sehingga dengan kenaikan harga komoditas yang kita saksikan di 2021 dan 2022 ini bisa kemudian lebih mendorong para pelaku usaha untuk mengekspor produknya dibandingkan dengan menjual produknya di dalam negeri," ujar Yusuf.

Ia menilai kebijakan pemerintah menerapkan DMO dalam produksi palm oil saat terjadi krisis adalah langkah tepat. Meskipun, menurutnya, pemerintah mesti menganalisis ulang akar penyebab terjadinya krisis minyak goreng berasal dari produksi atau justru distribusi.

Pasalnya, CPO yang diolah menjadi minyak goreng memiliki alur distribusi yang panjang sehingga proses pengawasan dari pemerintah pun krusial untuk dilakukan. Yusuf pun menyoroti pihak-pihak penimbun migor dalam jumlah besar ketika krisis terjadi hingga menyebabkan kelangkaan dan harga mahal.

"Inilah yang kemudian perlu menjadi pembelajaran bagi stakeholder terkait bagaimana melakukan pengawasan alur distribusi dari minyak goreng itu sendiri," ucapnya.

Lebih jauh, Yusuf merekomendasikan agar pemerintah tak membuat kebijakan tanpa melihat keadaan secara universal saat mitigasi krisis migor. Menurutnya, kebijakan memberikan subsidi tanpa memastikan ketersediaan migor di pasar bisa menjadi kurang efektif.

"Kebijakan ini tidaklah salah, namun perlu juga ditambah dengan kebijakan memantau ketersediaan minyak goreng di setiap daerah. Nantinya hasil pemantauan ini bisa mendorong pemerintah untuk misalnya melakukan ekspor minyak goreng dari satu daerah ke daerah yang lain," papar Yusuf.

Langkah ini bisa memastikan tiap daerah memiliki ketersediaan yang sama sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Hal ini juga bisa menekan terjadinya kenaikan harga yang sangat signifikan di daerah-daerah dengan stok minyak goreng minim.