Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yakin tidak akan ada proyek mangkrak pada 2024 alias akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo mengatakan pihaknya terus mendorong seluruh pembangunan proyek selesai paling lambat 2024.
"Meskipun di semester I 2024 ini pekerjaannya belum selesai, tapi proyek-proyek ini akan diteruskan hingga selesai. Jadi tidak ada istilah proyek mangkrak yang akan terjadi di 2024," kata Wahyu dalam Media Gathering KPPIP di Jakarta, Jumat (23/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat Juga : |
Wahyu mengatakan KPPIP akan melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem perizinan agar tidak ada proyek mangkrak pada 2024. Ia juga meminta bantuan dari kementerian hingga pemerintah daerah (pemda).
Wahyu menegaskan proyek-proyek yang dicoret dari proyek strategis nasional (PSN) bukan berarti tidak dikerjakan, melainkan akan dilanjutkan sesuai dengan kemampuan dan kesiapan yang ada.
"Proyek-proyek yang belum bisa diselesaikan artinya itu bisa saja dilanjutkan setelah 2024 dengan peraturan-peraturan yang ada sudah lengkap dan dengan proses yang lebih lama agar punya waktu lebih banyak untuk menarik investor masuk membiayai," jelasnya.
Berdasarkan data KPPIP, secara kumulatif sejak 2016 sampai Desember 2022 terdapat 152 PSN yang sudah selesai dan beroperasi penuh.
Sementara itu, 46 PSN lain sedang dalam tahap penyiapan. Khusus pada tahun ini, ada 24 PSN yang selesai sepenuhnya dan 9 PSN lain berstatus beroperasi sebagian.
KPPIP lantas mengumumkan 10 PSN baru, terdiri dari Pembangunan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi (Provinsi Jambi), Kawasan Industri Tanjung Sauh (Provinsi Kepulauan Riau), Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Park (Provinsi Sulawesi Tenggara), Kawasan Industri Motui (Provinsi Sulawesi Tenggara), Kawasan Industri Kendari (Provinsi Sulawesi Tenggara), dan Kawasan Industri Pulau Ladi (Provinsi Kepulauan Riau).
Selanjutnya, Kawasan Industri Pupuk Fakfak (Provinsi Papua Barat), Bendungan Karangnongko (Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur), Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) dan Compression (UCC Project) di Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat), dan Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro (Provinsi Jawa Timur).
Selain Bendungan Karangnongko, Wahyu menegaskan pembiayaan 9 proyek PSN baru lainnya sepenuhnya ditanggung swasta alias non-APBN. Hal ini diklaim sebagai bentuk dukungan dari arahan Presiden Jokowi untuk melakukan hilirisasi Industri.
Lalu, ada 4 proyek yang disesuaikan nomenklaturnya dalam daftar PSN, yakni Light Rail Transit (LRT) Jakarta International Stadium-Kelapa Gading dan Velodrome-Manggarai (Provinsi DKI Jakarta) serta Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Methanol, Ammonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat).
Kemudian, Program Ketenagalistrikan-Pembangunan PLTA Mentarang (Provinsi Kalimantan Utara) dan Program Percepatan Pengembangan Wilayah-Pembangunan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara dan Infrastruktur Pendukung Ibu Kota Negara (Provinsi Kalimantan Timur).