BPH Migas Buka Alasan soal Molor Pembatasan Beli Pertalite

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjelaskan progres rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite menggunakan MyPertamina.

Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady Bradjanto Tri Putro mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu revisi Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

"Belum juga (pembatasan di 2023). Di Perpres 191 itu jenis penggunanya belum ditentukan, Pertalite ya, kalau jenis BBM tertentu (JBT) kan sudah. Iya (pembatasan menunggu revisi Perpres 191/2014)," katanya kepada wartawan di Kantor BPH Migas, Selasa (3/1).

Sentot mengatakan proses revisi Perpres 191/2014 molor karena usulan revisi yang diajukan Kementerian BUMN dikembalikan dan karena itu pemangku kepentingan termasuk BPH Migas harus melakukan kajian ulang dari awal sebelum diajukan lagi ke Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg).

Ia mengatakan itu baru tahap awal. Setelah draft revisi diterima Kemensetneg akan dibentuk panitia antarkementerian untuk membahas bersama usulan revisi Perpres 191/2014 tersebut.

Kendati belum bisa menegaskan apakah pembatasan Pertalite bakal berlaku tahun ini, Sentot memastikan pihaknya tetap menggunakan MyPertamina untuk mengimplementasikan pembatasan ini.

"Kalau itu (penggunaan MyPertamina) sudah pasti, itu tool kami untuk pengawasan itu ada di situ," pungkasnya.

Di lain sisi, Menteri BUMN Erick Thohir berdalih bahwa pembatasan Pertalite menggunakan MyPertamina belum jalan karena rencana tersebut harus dilakukan secara bertahap.

Untuk tahap yang berjalan saat ini, Erick mengatakan pihaknya sedang memperbaiki metode pembayaran non-cash di SPBU.

"Kan bertahap. Di Pertamina, sistem pembayarannya kan ada yang cash dan non-cash. Yang non-cash terus diperbaiki sekalian nunggu Perpres 191 yang sedang digodok Menteri ESDM," kata Erick di SPBU MT Haryono Jakarta Selatan di hari yang sama.

Menurutnya, pembelian Pertalite dengan MyPertamina ditujukan agar subsidi BBM bisa tepat sasaran. Erick mengaku tak seharusnya masyarakat mampu dan industri mendapat subsidi dari pemerintah.

Ia pun meyakinkan masyarakat akan mampu beradaptasi dengan MyPertamina. Erick membandingkan penggunaan MyPertamina serupa dengan PeduliLindungi.

[Gambas:Video CNN]